PEKANBARU – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Lahan DPRD Riau, Marwan Yohanis, menyampaikan kekecewannya kepada Badan Pertanahan Negara (BPN) yang dinilainya tidak pro terhadap kepentingan rakyat di Provinsi Riau.

Berdasarkan video yang diterima GoRiau.com, Marwan menyampaikan kekesalannya karena pemerintah tidak berdaya dengan perusahaan yang memiliki izin HGU. Padahal, pemerintah yang memberikan izin tersebut.

Dalam menyampaikan kekesalannya tersebut, Marwan yang berada di sebelah Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto, ini, kemudian menghempaskan tangannya ke meja karena tidak terima jawaban normatif dari kementerian.

Disampaikan Marwan, pihaknya melakukan konsultasi dengan BPN, Jumat (25/2/2022) untuk meminta solusi bagaimana menyelesaikan persoalan konflik di Provinsi Riau, sebagaimana dengan informasi dan data yang sudah didapatkan Pansus.

Namun, dalam rapat tersebut, Marwan terpancing emosi karena jawaban yang diberikan oleh pihak Kementerian ATR/BPN sangat normatif, dan terkesan menyepelekan konflik antara masyarakat dengan perusahaan di Riau.

"Yang kita temukan disini sangat normatif sekali, padahal dampaknya sangat luas, masyarakat kita sudah sangat menderita dibawah," ujar Marwan, Jumat malam (25/2/2022).

Penderitaan itu, sambung Marwan, salah satunya adalah pemutusan akses jalan oleh perusahan selaku pihak yang memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU). Akibatnya, masyarakat kesulitan dalam mencari nafkah di kebunnya.

"Yang memberikan izin HGU itu kan pemerintah. Karena perusahaan punya kuasa atas lahan itu, mereka menutup akses jalan, masyarakat sampai keluar masuk parit untuk mengeluarkan buah dari kebunnya," katanya.

Pihaknya, tegas Marwan, sangat berharap banyak kepada Kementerian selaku pihak yang memberikan izin untuk mencarikan solusi penyelesaian konflik ini. Karena, konflik masyarakat dan perusahaan tidak hanya terjadi di satu lokasi, dan konfliknya berlangsung sudah sangat lama.

"Jawaban mereka ini tak sesuai harapan kita, masih normatif, seolah-olah persoalan ini tidak perlu penanganan cepat. Saya emosi, dan baru kali ini saya memimpin rapat sangat emosi, sampai memukul meja," terangnya.

Marwan menyampaikan permintaan maaf kepada semua pihak yang ikut dalam rapat tersebut, termasuk kepada pihak kementerian. Dia mengakui kesalahannya yang tidak mampu mengendalikan emosi.

"Saya tidak ada maksud lain, selain hanya menyampaikan keluhan masyarakat kepada kementerian. Dan yang sangat saya kecewakan, pemerintah yang kasih izin, kok pemerintah seperti tak berdaya dengan perusahaan ini," tuturnya.

Kepada masyarakat yang tengah berkonflik dengan perusahaan, Politisi Gerindra ini menyampaikan permintaan maaf karena apa yang diharapkan dari Kementerian tidak sesuai dengan permintaan masyarakat. ***