APBD Riau 2023 Sebesar Rp9,8 Triliun Disahkan, Pemprov Segera Sampaikan ke Kemendagri

PEKANBARU – RAPBD Provinsi Riau tahun anggaran 2023 sudah disahkan DPRD Riau menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna yang digelar di DPRD Riau Kamis (10/11/22) di gedung DPRD Riau.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 menjadi Perda sehingga APBD Riau 2023 ditetapkan Rp 9,83 triliun. 

Gubernur Riau Syamsuar menandatangani kesepakatan pengesahan APBD Riau Tahun 2023 bersama DPRD Riau, Kamis (10/11/2022).

Penetapan itu disampaikan Ketua DPRD Riau Yulisman dalam Rapat Paripurna Hasil Kerja Banggar laporan hasil kerja Badan Anggaran terhadap Rancangan Perda tentang APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2023 sekaligus persetujuan dewan dan pendapat akhir gubernur.

Ketua DPRD Riau Yulisman kepada sejumlah media mengatakan nilai APBD Riau 2023 Rp9,8 triliun ini fokus terhadap persoalan yang berkembang ditengah masyarakat. 

Rapat Paripurna pengesahan APBD Riau Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh DPRD Riau, Kamis (10/11/2022).

"Persoalan yang berkembang di masyarakat menjadi fokus APBD tahun 2023, namun tentu dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah," terangnya usai rapat paripurna.

Memang lanjut politisi Golkar ini, pasca Covid selama dua tahun ini banyak program prioritas pemerintah yang tertunda. 

Suasana rapat paripurna.

"Intinya APBD ini insyaallah sudah dikaji bersama Banggar dan TAPD, tentunya sudah melalui tahapan-tahapan evaluasi dan pembahasan bersama," tutupnya.

“Disetujui APBD Provinsi Riau tahun 2023 sebesar Rp 9,83 triliun dan selanjutnya kita tunggu tahapan di Kemendagri untuk dievaluasi dan lainnya,” kata Yulisman, Kamis (10/11/2022). 

Gubernur Riau Syamsuar dalam Rapat Paripurna pengesahan APBD Riau Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh DPRD Riau, Kamis (10/11/2022).

Yulisman mengatakan adanya defisit sekitar Rp 600 miliar ini tentu terdapat pengurangan anggaran Pemprov Riau. Maka, perlu ada prioritas yang sesuai dengan yang berkembang di masyarakat.

Karenanya, program pembangunan yang dilaksanakan tidak boleh keluar dari yang ditentukan di RPJMD. Tentu situasinya berkembang juga pasca covid-19 banyak program prioritas pemerintah yang tertunda,” ungkap Yulisman. 

Ketua DPRD Riau Yulisman memimpin Rapat Paripurna pengesahan APBD Riau Tahun 2023, Kamis (10/11/2022).

Banggar DPRD Riau sekaligus anggota DPRD Provinsi Riau dari Ketua Fraksi Partai Demokrat Kelmi Amri, menjelaskan terdapat empat faktor yang mempengaruhi APBD 2023.

Diketahui, anggaran APBD yang ditargetkan pada tahun 2023 ini sebesar Rp9,83 triliun lebih. Jika dibandingkan dengan APBD tahun 2022 sebesar Rp 8,65 triliun lebih artinya mengalami kenaikan sebesar Rp 1,18 triliun atau 0,14 persen. 

Rapat paripurna juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho dan Hardianto.

“Faktor yang mempengaruhi APBD Provinsi Riau tahun 2023 yaitu, kerangka ekonomi makro daerah, kondisi dan proyeksi ekonomi global, kondisi ketenagakerjaan dan kondisi kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti hasil kerja Banggar dengan menyampaikan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. 

Anggota DPRD Riau H. Zulkifli Indra, H. Sahidin, H. Sukarmis dan Syafrudin Iput.

“Pihaknya juga akan melakukan proses percepatan kegiatan lainnya, salah satunya dengan menjadwalkan pelelangan 2023 akan lebih cepat pada 2022 supaya pekerjaan fisik proyek pembangunan di Riau dapat lebih cepat diselesaikan pada 2023,” katanya.

Gubernur Riau mengucapkan terimakasih kepada DPRD Riau yang telah mengesahkan APBD Riau tahun 2023. 

Anggota DPRD Riau Dona Sri Utami, Hj Sulastri, Almainis dan Karmila Sari.

"Saya berterimakasih kepada DPRD Riau, karena hari ini sudah mengesahkan APBD 2023," kata Gubri.

''Kami berharap segera dievaluasi oleh Mendagri sehingga APBD ini bisa digunakan pada Januari ini," ucap Gubri. (kl2)