TEMBILAHAN- Jika sebelumnya pada akhir tahun 2013, Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indragiri Hilir (Inhil), Riau adalah 53,88 persen, dua tahun terakhir ini, APK PAUD meningkat sebesar 53 persen menjadi 88,88 persen.

Pada tahun 2015 ini saja, jumlah lembaga PAUD yang ada di Negeri Seribu Parit ini sudah mencapai 420 lembaga dengan jumlah peserta didik sebanyak 12.157 orang dengan 1.794 orang pendidik.

Meski APK PAUD untuk Inhil melebihi APK PAUD Nasional Tahun 2015, yang sebesar 72,50 persen, namun Bupati Inhil, HM Wardan merasa masih perlu dilakukan banyak perbaikan lagi.

Kepada Dinas Pendidikan Inhil, pria yang dikenal Agamis ini meminta, agar terus mengecek ke lapangan terkait data tersebut, karena ia tidak ingin, apa yang diterimanya berbeda dengan apa yang ada di lapangan.

''Saya harap, secara berjenjang terus dilaporkan. Apa saja yang dibutuhkan oleh PAUD, semua permasalahan yang ada di lapangan, harus segera ditindak lanjuti,'' pesan Bupati saat membuka Jambore PAUD di gedung Wanita, Jumat (20/11/2015).

Senada dengan apa yang disampaikan Bupati itu, Bunda PAUD Inhil, Zulaikhah Wardan meminta, semua pihak, terutama pemerintah desa dan kecamatan harus berperan aktif.

''Pak Camat dan Bunda PAUD, termasuk Kades dan Bunda PAUD Desa harus aktif. Sering-sering pantau lembaga PAUD yang sudah kita bangun, apakah berfungsi maksimal, sarana dan prasarananya sudah memadai atau tidak,'' jelas istri Bupati Inhil ini.

Jika tidak begitu, dikatakan Ketua TP PKK Inhil ini, akan sia-sia saja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) membangun lembaga PAUD, jika pihak terdekat saja tidak memperlihatkan sikap kepedulian.

Selain diminta akfit melihat perkembangan lembaga PAUD, wanita yang akrab disapa Ikha ini juga meminta, agar mengajak masyarakat supaya mau memasukkan anak-anak mereka ke lembaga PAUD yang sudah ada.

''Dalam rangka mewujudkan PAUD yang berkualitas, harus dilakukan pengawasan terhadap PAUD. Untuk itu, dalam kegiatan ini saya harap kepada seluruh peserta kiranya dapat memanfaatkan sebaik-baiknya, dalam upaya menjadikan anak yang berkualitas, cerdas, sehat dan terlindungi dari diskriminasi. Karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama, baik tenaga pendidik, orangtua maupun pemerintah,'' tukas Zulaikhah Wardan.***