PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Pelalawan meminta tim penetapan harga sawit dan Dinas Perkebunan Pelalawan meninjau seluruh PKS dalam pembelian tandan buah segar (TBS) sawit. Diduga hampir semua pabrik kelapa sawit (PKS) yang ada di Pelalawan membeli TBS tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh tim.

"Dari pantaua saya, di daerah ini masih banyak PKS-PKS yang dalam membeli sawit petani sawit tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh tim. Jika seperti ini kan, yang kasihan para petani sawit," tegas Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kabupaten Pelalawan, Jupri SE, Minggu (3/3/2013).

Jupri mengatakan tindakan PKS ini sangat merugikan para petani karena pengeluaran dan pemasukan tak seimbang, sementara PKS tak mau menjalankan ketetapan harga yang telah dibuat oleh tim penetapan harga.

"Kalau masalah harga memang diakui kompetitif, tapi kan seharusnya PKS menetapkan harganya yang wajar. Masak di PT Langgam Inti Hibrida (LIH) bila kita menjual kelapa sawit potongan harganya sampai enam (6) persen, apa itu nggak keterlaluan," tandasnya.

Jika kondisi seperti ini tak segera diantisipasi, sambungnya, maka tak butuh lama lagi para petani kelapa sawit akan bangkrut. Soalnya, sisi lain mereka tak mungkin menjual ke tengkulak tapi sisi lain bila menjual ke PKS-PKS malah diberikan harga yang jauh di bawah standar.

"Ini adalah dilema bagi para petani kelapa sawit. Karena itulah, Disbun Pelalawan dalam hal ini harus secepatnya bertindak atau lakukan sidak. Ini dalam rangka melindungi para petani kelapa sawir," ujar Jupri seraya mengatakan jika Disbun tak mampu maka Apkasindo akan siap turun ke PKS-PKS.

Menurutnya, para petani kelapa sawit sendiri perlu mengeluarkan biaya saat hendak ke PKS, di sana oleh PKS mereka akan dipotong atau disortasi dengan tidak wajar sampai enam persen. Di luar itu, belum lagi buah kelapa sawit yang dipulangkan oleh PKS karena kondisi yang tak sesuai yang bisa mencapai rausan kilogram.

"Kondisinya seperti itu, jadi hitung-hitungan logika saja jika seperti itu, berapa rupiah yang akan di dapat oleh para petani," tandasnya.

Ditambahkannya, Karena itulah, pihaknya mengharapkan agar Pemkab Pelalawan dalam hal ini Dinas Perkebunan sebagai leading sector bagi para petani kelapa sawit atau tim penetapan harga untuk segera bertindak dengan turun ke lapangan. Tak hanya itu, Disbun atau tim penetapan harga juga harus berani bertindak atau memberikan sanksi jika ada PKS yang membeli buah kelapa sawit para petani di bawah harga yang wajar.

"Kalau tidak berani bertindak, ya percuma saja Disbun atau tim penetapan harga menetapkan harga yang wajar. Itu sama saja tak ada solusi bagi para petani kelapa sawit jika tim telah menetapkan harga yang wajar namun diindahkan oleh para petani kelapa sawit," tutupnya. (ilm)