PEKANBARU - Ketua Umum Dewan Pengurus Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Datuk Syahril Abubakar memastikan pihaknya sudah siap menjalankan skema Business to Business (B to B) dengan Pertamina terkait Blok Rokan.

Hal tersebut dia sampaikan usai menggelar syukuran di Balai Adat LAMR, menurutnya, syukuran ini merupakan hasil perjuangan dari masyarakat adat yang ingin ikutserta dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) di kampungnya sendiri.

"Alhamdulillah, perjuangan masyarakat adat Riau untuk ikut seta bersama Pertamina dalam memiliki saham blok Rokan diperkenankan, baik oleh Presiden maupun DPR RI melalui komisi VII yang telah menyetujui dan akan mempertemukan BUMA dengan Pertamina, SKK Migas, maupun Perusahaan Gas Negara (PGN)" kata Syahril kepada GoRiau.com, Sabtu (13/2/2021).

BUMA, sambung Syahril, akan berjuang penuh supaya bisa mengelola Blok Rokan dengan besaran saham 39 persen, diluar 51 persen oleh Pertamina dan 10 persen oleh BUMD Riau.

"Komisi VII DPR RI dan Presiden tak meragukan Riau, kita sudah membentuk tim untuk bernegosiasi dengan Pertamina," tuturnya.

Terkait bisnis minyak yang akan memakan banyak biaya, Syahril mengaku pihaknya tidak mempermasalahkan itu, karena saat ini BUMA sudah memiliki mitra dalam mendukung keuangan.

"Kita sudah bekerjasama dengan pihak ketiga, tapi tak usah saya sebutkan disini, karena itu rahasia perusahaan, yang penting kita sudah siap. Kami kan sistem B to B, dan ini murni swasta, kalau Pemda mau ikut juga, bagi kita tak masalah," ulasnya.

Lebih jauh, Syahril memastikan bagi daerah yang memiliki sumur minyak akan diberikan hak-hak tertentu, mengingat mereka adalah pemilik tanah yang diakui secara adat.

"Iya itu pasti ada nanti pembicaraan seperti itu, terutama Batin Solapan," tutupnya. ***