SIAK - Kejaksaan Negeri Siak sudah mengeksekusi anggota DPRD Siak dari Partai Hati Nurani Rakyat, Nelson Manalu atas kasus penghasutan, Rabu (17/6/2020).

Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Siak, Rian Destami mengatakan Nelson Manalu cukup aktif dalam memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Siak.

"Kita panggil yang bersangkutan, Kamis (18/06) untuk panggilan pertama, tapi ternyata Rabu (17/06) beliau datang. Kita sampaikan bahwa kita melaksanakan tugas, kalau siap langsung dieksekusi," kata Rian.

Padahal, lanjutnya untuk pemanggilan hari Kamis (18/06) itu jika Nelson tak datang, akan dijadwalkan lagi Senin (22/06). Jika tak datang Senin itu barulah akan dipanggil paksa, tapi legislator tersebut datang dan mau dieksekusi Rabu pekan lalu.

Setelah yang bersangkutan mau dieksekusi, kata Rian langsung saat itu dilakukan tes cepat COVID-19 di Labor Kesehatan Daerah Siak. Selanjutnya diketahui hasil tes Nelson Manalu non reaktif.

"Langsung setelah itu ke Rumah Tahanan Klas II B Siak, sekitar 16.30 WIB. Masa tahanannya tak ada pengurangan, satu tahun penuh karena beliau tak ditahan ketika proses perkara," ujar Rian.

Sebelumnya pada 2018 lalu, Nelson diputus bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak dalam kasus penghasutan. Itu soal pengangkutan tandan buah sawit (TBS) ke PT Guna Agung Semesta (GAS) yang diblokade warga hingga membuat perusahaan sempat tak beroperasi.

Dalam perkara ini, Nelson Manalu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah oleh PN Siak. Dia dianggap melakukan tindak pidana penghasutan di muka umum dengan hukuman penjara satu tahun.

Putusan tersebut lebih ringan enam bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang menuntutnya selama 1,5 tahun penjara. Atas putusan itu, Nelson sempat melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Riau, tapi hakim banding tetap menguatkan putusan PN Siak.

Tak hanya itu, Nelson juga membawa kasusnya ke Mahkamah Agung, tapi Hakim MA juga turut menguatkan putusan PN Siak. Atas putusan kasasi tersebut, Mahkamah Agung sudah menyurati Ketua Pengadilan Negeri Siak dengan nomor 288/Panmud.Pid/492 K/Pid/2019, tertanggal 19 Mei 2020 lalu.