PEKANBARU - Menteri Sosial (Mensos) RI, Tri Rismaharini menerima laporan bahwa ada lima orang di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, yang seharusnya tidak masuk kategori penerima kartu keluarga sejahtera (KKS), justru terdaftar sebagai penerima.

Adapun lima orang tersebut diketahui berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, Anggota DPR, dan honorer. Otomatis, kelima orang tersebut tidak bisa mencairkan bantuan tersebut atau gagal salur. Mereka masuk dalam laporan gagal salur di Inhil periode Mei-Juni 2021, yang jumlahnya mencapai 1.006 orang.

Sesuai arahan Mensos, khusus orang yang tidak masuk kategori sebagai penerima tersebut harus segera diganti.

"Itu bisa langsung diganti, nanti kepala dinas sosial yang akan ganti," kata Mensos saat melakukan pertemuan bersama pendamping program keluarga harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Himbara bank penyalur dan kepala dinas sosial se-Riau, pada Selasa (31/8/2021), bertempat di Hotel Aryaduta Pekanbaru.

Ia menjelaskan, bahwa bantuan sosial ini adalah hak bagi warga tidak mampu. Sehingga bantuan ini harus tepat sasaran. Bahkan, jika mengalami kendala dalam penyalurannya, maka pendamping, bank penyalur dan kepala dinas terkait harus mencarikan solusi untuk memudahkan warga tersebut dalam mencairkan apa yang menjadi haknya.

Mensos juga akan memberikan kemudahan untuk pencairan bantuan sosial dari Kementerian Sosial (Kemensos) bagi warga yang berada di daerah perairan dan pulau terpecil di Riau.

"Kami melakukan pendekatan geografis, konsepnya untuk warga yang berada di wilayah kepulauan, perairan dan terpencil. Banknya jauh, banknya yang harus datang. Jadi supaya warga ini bisa mencairkan bantuan, bank harus mendatangi pulau tersebut, apalagi kalau punya nasabah 20-50 orang," kata Mensos.

Salah satu contoh kasusnya di Pelalawan, Riau, ada satu penerima bansos yang belum bertransaksi atau mencairkan bantuannya karena terkendala biaya transportasi.

Sebab, biaya transportasi yang dikeluarkan untuk naik pompong atau perahu mesin tidak sebanding dengan bantuan yang akan diterima. Selain itu, jarak tempuhnya mencapai 4 jam untuk mencapai bank terdekat di provinsi tetangga, Kepulauan Riau.

"Solusinya bisa dibuat pencairan per enam bulan, jangan diblokir per tiga bulan. Kita revisi nanti. Kasihan mereka, apa lagi 4 jam melewati sungai," jelasnya. ***