BENGKALIS, GORIAU.COM - Rencana Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Riau untuk melakukan efisensi belanja aparatur gagal pasca lolosnya pengadaan mobil Kijang Innova 2000cc bagi pejabat eselon III. Namun Sekdakab Bengkalis, H Asmaran Hasan mengatakan, dirinya tidak tahu kalau ada pengadaan mobil dinas baru karena pengadaannya melalui dinas dan badan.

Sekdakab Bengkalis H Asmaran Hasan yang dikonfirmasi wartawan, Kamis (4/10/2012) mengaku belum mengetahui hal ini karena pengadaan mobnas untuk pejabat berada langsung di bawah kewenangan SKPD masing-masing dan tidak melalui Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah.

''Sekarang belanja untuk pengadaan mobil dinas berada dibawah kendali SKPD masing-masing. Mereka yang mengusulkannya melalui di APBD,'' jawab Sekda.

Bahkan Sekdakab juga mengaku tidak mengetahui kalau yang dipesan adalah Innova 2000cc untuk eselon III. ''Saya akan minta bagian perlengkapan mengumpulkan data dan menginventarisir aset mobil dinas tersebut, apa betul dugaan begitu,'' jelasnya.

Sementara itu, Kabag Perlengkapan Setdakab, Aulia saat dikonfirmasi juga mengatakan bahwa pengadaan belanja mobnas adalah tanggung jawab dinas dan badan. ''Kita tidak melakukan pengadaan mobil dinas lagi, semua diserahkan ke SKPD. Kita hanya akan meminta data aset dari SKPD untuk dikumpulkan,'' jelasnya.

Sementara itu Sekretaris KNPI Kabupaten Bengkalis M Fachrorozi Agam, Kamis (4/10/2012) mengatakan, rencana Pemkab Bengkalis melakukan efisiensi anggaran khususnya belanja aparatur gagal akibat pembelian mobil mewah untuk eselon III. ''Ini sudah keterlaluan dan pemborosan anggaran. Pasalnya, masih banyak mobil dinas lama masih layak pakai,'' jelasnya.

Dari sisi aturan, papar Agam, untuk eselon III mendapat fasilitas mobil dinas di bawah 2000 cc, tetapi di sejumlah SKPD tahun ini menganggarkan pembelian mobnas untuk pejabat eselon III diatas 2000 cc, jenis Toyota Kijang Innova.

''Bayangkan saja berapa banyak APBD dikuras hanya untuk memanjakan pejabat di Bengkalis. Mobil dinas yang lama masih bagus, tapi dianggarkan yang lebih mewah. Jadi hemat anggaran itu hanya retorika belaka yang diberlakukan kepada masyarakat, tidak kepada pejabat,'' kritik Agam. (jfk)