PEKANBARU, GORIAU.COM - Pembangunan sub sektor perkebunan di Provinsi Riau yang dilaksanakan selama ini telah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya PDRB sub sektor perkebunan dan kehutanan Provinsi Riau rata-rata peningkatan dalam 5 tahun terakhir sebesar 24,95 persen per tahun.

Hal itu disampaikan oleh Gubernur Riau yang diwakili oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Drs H. Zulher MS, pada saat pelantikan pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Riau periode 2014-2017 sekaligus seminar nasional tentang Antisipasi Dampak Cuaca Ekstrim El Nino Terhadap Keberlanjutan Industri Kelapa Sawit, di Hotel Aryaduta, Pekanbaru, Selasa (24/6/2014).

''Bagi Provinsi Riau, perkebunan bukan saja sebagai salah satu pilar penyangga devisa Negara dan kekuatan ekonomi nasional, tetapi juga berperan langsung dalam mengurangi jumlah penduduk miskin, pengangguran dan pengembangan daerah,'' ujar Zulher.

Dan juga, Zulher mengapresiasi seminar nasional yang diprakarsa oleh GAPKI Riau tersebut yang bertemakan tentang bahaya kebakaran sebagai dampak El Nino.

''Kami berharap dari kegiatan seperti ini menghasilkan solusi yang tepat untuk menghadapi perubahan cuaca yang ekstrim akhir-akhir ini. Dan juga kami menghimbau kepada seluruh pelaku usaha perkebunan turut berperan aktif dalam mencegah kebakaran baik di wilayah yang dikuasainya maupun di wilayah interland perusahaannya,'' harap Zulher.

Sementara itu, Ketua GAPKI Riau yang dilantik, Dr. Ir. Hinsatopa Simatupang, MM, mengungkapkan bahwa GAPKI Riau dibawah kepemimpinannya berkomitmen untuk membesarkan industri kelapa kelapa sawit di Riau. Kelapa sawit menurutnya turut memberi andil dalam meningkatkan ekonomi masyarakat riau. Untuk itu, GAPKI Riau akan turut berperan aktif dalam mengembangkan industri perkebunan ke depannya.

''Kami kira hingga kini peluang bagi kita untuk mengembangkannya sangat besar. Untuk itu, kita butuh kerjasama yang kuat antara pihak pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat pelaku usaha perkebunan untuk sama-sama berperan aktif menciptakan usaha perkebunan yang berkualitas,'' ucap Hinsatopa.

Pemilihan tema seminar tentang antisipasi dampak cuaca ekstrim juga merupakan tanggung jawab GAPKI Riau. Dia menilai, selama ini kebakaran yang terjadi telah merugikan seluruh pihak termasuk perusahaan kelapa sawit. Issu lingkungan menjadi hal yang terberat yang mereka lawan agar produk-produk turunan kelapa sawit dapat laku di pasar global.

Ketua GAPKI Pusat, H. Joefly J. Bahroeny, dalam sambutannya menyatakan bahwa Riau adalah magnetnya kelapa sawit Indonesia, diperkirakan lahan kelapas sawit diriau mencapai angka 2.258.553 hektar dari 8 juta ha secara nasional atau 26,25 %. Sedangkan penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit di Riau hampir 64% dikuasai oleh masyarakat umum.

''Industri sawit itu bukan lagi sumber devisa Negara, namun sawit telah menjadi tempat harapan hidup jutaan masyarakat kecil, tenaga kerja yang diserapnya, perkembangan ekonomi daerah atau yang lainnya dan sumber industri baru yang terus berkembang dan meyakinkan. Untuk itu, kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan agar industri ini terus terjaga,'' ujar Joefly.

Kegiatan itu sendiri ditutup pada sorenya oleh Gubernur Riau, Annas Maamun. Gubernur Annas dalam sambutannya mengatakan bahwa dia secara khusus datang langsung pada kegiatan tersebut untuk berdialog dan berdiskusi secara langsung dengan para perusahaan perkebunan tentang ancaman cuaca ekstrim dan juga dukungan terhadap perjuangan Pemerintah provinsi riau mendesak pemerintah pusat untuk segera mengesahkan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau. Dia menyebutkan bahwa cuaca ekstrim mengganggu semua pihak termasuk pengusaha.

Gubri mengingatkan kembali komitmen pengusaha untuk menyediakan peralatan pendukung penanganan kebakaran dan juga menjaga seluruh wilayah interland perusahaannya sebagaimana yang telah disepakati beberapa waktu yang lalu.

''Sedang untuk RTRW ini, dalam hal ini pengusaha dan pemerintah mempunyai kepentingan yang sama. Pemerintah merasa bahwa selama ini banyak program pembangunan yang terkendala RTRW seperti pembangunan jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnya karena status lahannya masih diatas kawasan hutan. Sedangkan bagi pengusaha RTRW ini juga akan memberi dampak yang besar dalam pengelolaan usaha nantinya. Untuk itu kami berharap GAPKI Riau mendukung upaya Pemprov Riau ini,'' ujar Annas. (rls)