PEKANBARU - Anggota Komisi II DPRD Riau, Manahara Napitupulu, meminta keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terutama Dinas Perkebunan dalam memaksimalkan perannya untuk peningkatan ekonomi masyarakat perkebunan.

Dikatakan Politisi Demokrat ini, di Provinsi Jambi, pemerintah setempat sudah mulai bergerak bagaimana meningkatkan perekonomian masyarakat di sektor perkebunan memanfaatkan dana yang ada di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Provinsi Riau, kata Manahara, merupakan daerah dengan persentase luasan kebun terluas se-Indonesia, mestinya dana BPDPKS bisa dirasakan maksimal oleh masyarakat, sebagaimana yang dilakukan oleh Pemprov Jambi.

"Di Jambi, dana BPDPKS tidak hanya untuk program replanting saja, tapi sudah sampai ke proses pendirian pabrik kelapa sawit yang sahamnya dimiliki masyarakat, begitu juga infrastruktur jalan. Di Riau yang begini belum ada," ujar Manahara, Kamis (7/10/2021).

Pemprov Riau disarankan Manahara bisa mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jambi. Sebab, sampai hari ini dia belum melihat ada langkah dari Pemprov Riau untuk menarik dana dari BPDPKS ini.

Untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) saja, diakui Manahara, masih ada kendala-kendala seperti status kepemilikan lahan yang masuk kawasan hutan sehingga masyarakat tidak bisa mengajukan dana untuk replanting.

"Ada kendala, yaitu masuk kawasan hutan. Kita sudah sering menerima keluhan itu, di UU Ciptaker tentang kehutanan sudah mengatur tentang itu. Tinggal keseriusan saja dari pemerintah karena ruang regulasi sudah dibuka," tutupnya.

Sebagaimana diketahui, BPDPKS merupakan unit organisasi noneselon di bidang pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.

Dilansir dari websitenya, BPDPKS sendiri berhasil mengumpulkan total pendapatan sebesar Rp51 triliun pada periode 2015-2019. Jumlah tersebut berasal dari pungutan ekspor sawit sebesar Rp47,28 triliun dan pengelolaan dana sebesar Rp3,7 triliun.

Dana tersebut digunakan untuk berbagai program antara lain peremajaan sawit rakyat (PSR), pengembangan dan penelitian, sarana dan prasarana, promosi dan kemitraan, pengembangan sumber daya manusia, serta biodiesel. ***