DUMAI - PT Pembangunan Dumai sulit melakukan pengembangan bisnis dan memenuhi permintaan batching plant dikarenakan kekurangan armada.

Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pembangunan Dumai, Bennedy Boiman mengatakan, saat ini perusaahaan daerah tersebut terpaksa menolak beberapa permintaan dari konsumen dikarenakan hanya memiliki 7 unit armada.

"Banyak permintaan suplay tidak bisa kita penuhi, dan jumlah armada yang dimiliki kalah dengan pihak swasta," kata Bennedi Boiman, Rabu (12/12/2018).

Bennedy juga mengatakan, terkait kekurangan armada tersebut, pihaknya sudah menyampaikan kepada Pemerintah dan DPRD kota Dumai untuk dapat perhatian dan penganggaran pengadaan unit mobil baru.

"Peningkataan armada perlu dilakukan, karena untuk peningkatan prospek bisnis perushaan," katanya.

Dikatakannya juga, terdapat tiga ribu kubik permintaan dalam satu bulan, dimana pihaknyaa hanya bisa produksi sebesar 1.800 kubik.

"Bisnis ini merupakan usaha unggulan kita dan sudah berkontribusi keuangan daerah Rp600 juta rupiah tahun 2018, dan untuk pengembangan kita harus menambah armada mobil, agar semua permintaan terpenuhi," katanya kembali.

Perusahaan semi plat merah yang bergerak melalui bisnis batching plan ini juga ikut menekan angka pengguran dengan mempekerjakan sedikitnya 70 orang warga Dumai.

Selain itu, perusahaan yang terletak di Kelurahaan Lubuk Gaung yang juga terlibat menggarap pembangunan jalan tol Dumai - Pekanbaru senilai kontrak Rp 52 miliar hingga tahun 2019 tersebut juga masuk kategori BUMD sehat dari 60 perusahaan daerah di Provinsi Riau hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Selain ada kegiatan bisnis berjalan dan cenderung meningkat, juga menyumbang pendapatan daerah serta tidak merugi serta mandiri dalam membiayai operasional termasuk kedalam indikator BUMD sehat," katanya mengakhiri. ***