PEKANBARU - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) cabang Pekanbaru, Riau pada Senin (2/10/2017) siang, menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Riau Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru. Aksi tersebut membahas terkait isu kenaikan tarif listrik (TDL).

Unjuk rasa yang diikuti oleh puluhan massa di depan gedung DPRD Provinsi Riau ini untuk menyuarakan suara rakyat yang protes atas meledaknya hutang negara, yang sebagai imbasnya pemerintah menaikkan tarif listrik.

Haris Oky Adi supinta selaku Koordinator Lapangan (Korlap) HMI MPI mengatakan, aksi ini dilakukan karena terkait isu kenaikkan tarif listrik yang merupakan imbas atau dampak dari hutang negara.

Ada tiga hal pokok yang disampaikan dalam aksi ini. Pertama persoalan BBM premium yang semakin sulit ditemukan. Kedua, terkait isu kenaikan tarif PLN yang dua kali lipat lebih tinggi dari sebelumnya, dan ketiga meminta pemerintah untuk transparansi terkait hutang negara.

Haris kembali menjelaskan, dalam aksi ini massa menuntut pemerintah untuk memberikan penjelasan terkait anggaran dana "kami menolak rencana kenaikan harga listrik dan meminta kepada pemerintah untuk transparansi mengenai anggaran dana dan pemasukan pemerintah yang sepertinya ada penggelapan isu atau menutupi isu," jelasnya.

Selain isu terkait kenaikan harga listrik, massa juga menyampaikan bahwa hutang negara yang banyak membuat rakyat harus menanggung 997 USD per kepala.

Untuk itu, HMI cabang Pekanbaru meminta kepada Ketua DPRD Provinsi Riau dan pemerintah kota Pekanbaru untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Presiden Jokowi, terkait penolakan kenaikan harga BBM tersebut.

Pantauan GoRiau.com, ada beberapa orang massa yang turun ke jalan dalam unjuk rasa tersebut. Situasi berjalan kondusif, dengan dijaga oleh aparat kepolisian setempat. ***