JAKARTA - PP Pemuda Muhammadiyah berharap, tim gabungan bentukan Tito Karnavian yang mengusut kasus Novel Baswedan bukan dagelan politik.

Meskipun diakui, pembentukan tim gabungan oleh Mabes Polri untuk mengusut kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan melalui surat yang ditandatangi Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan nomor Sgas/3/I/HUK.6.6/2019 tertanggal 8 Januari 2019 secara normatif patut diapresiasi.

"Selain apresiasi, ini juga patut didukung, karena dengan adanya tim gabungan tersebut setidaknya membuktikan ada keinginan untuk menyelesaikan kasus Novel," ujar Ketua Hukum, HAM dan Advokasi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Razikin kepada GoNews.co, Minggu (13/1/2019) melalui siaran persnya.

Prinsipnya kata dia, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mengapresiasi langkah Polri tersebut, meskipun sebetulnya sangat terlambat dan dipandang sinis oleh sebagian kalangan.

"Ini adalah ujian integritas Polri, apakah pembentukan tim gabungan itu sungguh-sungguh unutk menuntaskan kasus yang menimpa Novel atau hanya sekedar dagelan politik untuk kepentingan debat Capres seperti penilaian sebagian kalangan," tandasnya.

Karena itu, pihaknya mempersilakan tim gabungan untuk bekerja secara maksima. "Ini kesempatan yang sangat baik bagi Polri dan beberapa akademisi yang ada dalam tim gabungan untuk membuktikan keperpihakan pada kebenaran, yaitu dengan membongkar pelaku aktor dibalik peristiwa yang menimpa Novel Baswedan," urainya.

"Sebab jika tidak, kasus Novel Baswedan akan menjadi catatan buruk dan sejarah buram penegakan di Republik ini," pungkasnya.***