PANGKALAN KERINCI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan memperingkatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terkait potensi membengkaknya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) di akhir tahun 2019.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, Syafrizal SE, Senin (18/11/2019) mengatakan, Silpa berpotensi meningkat karena masih rendahnya serapan hingga pertengahan November.

Politisi PDIP ini menuturkan, meningkatnya Silpa mengindikasikan pemerintah daerah belum optimal menggunakan APBD dengan sebaik-baiknya.

"Jauh-jauh hari sudah kita ingatkan ini. Salah satunya, kepala dinas kok masih Plt. Program tak akan sepenuhnya berjalan maksimal," ujarnya.

Sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Pelalawan masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt). Kondisi ini ditengarai penyebab tidak berjalan masksimalnya kegiatan pembangunan.

"Ada enam kepala OPD yang dijabat oleh Plt, padahal dinas strategis yang pegang anggaran besar semua," paparnya.

Ketua DPC PDIP Pelalawan ini mengingatkan, evaluasi pejabat sebaiknya dilaksanakan sebelum akhir tahun ini. Hal ini dimaksidkan agar pada awal tahun kegiatan yang sudah diprogramkan bisa langsung berjalan.

"Kalaulah akan mengevaluasi pejabat sebaiknya akhir tahun ini, supaya awal tahun depan kepala dinas bisa langsung bekerja," tandas Syafrizal, kepada GoRiau.

Sebagai informasi tambahan, enam kepala OPD Pelalawan dijabat Plt yakni Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpada Satu Pintu (DPMP2TSP), Dinas Kesehatan (Diskes), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Informasi Komunikasi (Infokom), Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.*