PANGKALAN KERINCI - DPRD Pelalawan menyoroti kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten untuk tahun anggaran 2018. Capaian dinas PUPR dinilai masih jauh dari target.

Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan, Junaidi Purba.

Politisi PPP ini menyebutkan, pada item pekerjaan pengaspalan dan semenisasi dalam Kota Pangkalan Kerinci maupun di kecamatan lain, dia melihat realisasi hasil kerja kurang optimal dan tidak sesuai target RPJMD Kabupaten Pelalawan.

"Menyoroti prngaspalam dan seminisasi baik di ibukota maupun di kecamtan lainnya, saya melihat hasil kerjanya kurang optimal dan begitu juga dengan semenisasinya," ujar Junaidi Purba, usai pembahasan LPJ 2018 beraama OPD terkait, Senin (24/6/2019) sore.

Menurutnya, hal itu disebabkan oleh kurangnya perencanaan yang matang dan juga tidak ada melalui studi kelayakan sebelum dilakukan pembangunan. Ketidak puasan hasil kerja pada item pengaspalan dan semenisasi yang direalisasikan tahun 2018 lalu, cendrung pada teknis kegiatan.

"Contohnya, dilakukan pengaspalan atau semenisasi di titik yang sudah ditetapkan namun lokasi tersebut diharuskan pembangunan dreinase atau boxcluvert tapi tidak diindahkan juga dan tidak diperhitungkan. Tentu pekerjaan ini jadi sia-sia, yang rugi juga masyarakat," paparnya.

Dinas PUPR diingatkan, kedepan dinas harus benar benar melakukan identifikasi lokasi pembangunan sebelum dibangun aspal ataupun semenisasi.

"Kita juga menginginkan partisipasi aktif masyarakat, apabila tanahnya terkena pembangunan jalan atau drainase maka dapat menghibahkan secara sukarela tanpa ganti rugi demi pembangunan lingkungan kita," harapnya, kepada GoRiau.*