PEKANBARU - Guna menarik perhatian pemerintah pusat akan ancaman abrasi di wilayah pesisir Riau, Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, menggelar upacara bendera detik-detik proklamasi di Desa Muntai Barat, Bantan, Bengkalis, Riau.

Dikatakan Eddy, pemilihan lokasi upacara di Desa Muntai Barat dikarenakan desa ini berada di titik terluar perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Dan tanah di desa ini sudah banyak yang tergerus oleh air laut. 

GoRiau

"Bersama Persatuan Jurnalis Riau Peduli Perbatasan (JRPP), kami laksanakan upacara detik-detik proklamasi di desa ini, kami berada di atas jembatan kayu, yang dulunya ini adalah daratan, namun sekarang sudsg tergerus oleh air laut," ujar Eddy, Rabu (17/8/2022).

Tempat ini, lanjut Eddy, juga pernah didatangi oleh Presiden RI, Joko Widodo, sehingga dia berharap perhatian untuk daerah perbatasan harus terus digencarkan. Sebab, sebelum kesini, dia terlebih dahulu meninjau abrasi di Pulau Rangsang Kepulauan Meranti dan Bukit Batu Bengkalis.

"Kami ingin menyampaikan pesan kepada segenap masyarakat, terutama masyarakat yang merasakan hal yang sama dengan kami, mari kita bersama-sama mengetuk hati pemerintah pusat agar lebih peduli dengan nasib masyarakat di perbatasan negara ini," terangnya.

Berdasarkan informasi yang dia terima di masyarakat, lanjut politisi Partai Demokrat ini, setiap tahunnya 30-40 meter tanah tergerus oleh air laut, dan peristiwa itu sudah terjadi selama 26 tahun.

"Itu membuat titik perbatasan dengan negara semakin jauh. Ini sangat merugikan republik kita. Semoga yang kami lakukan ini bisa membuka mata dan hati pemegang kebijakan, bahwa ancaman abrasi adalah ancaman serius yang perlu kebersamaan di dalamnya," tutupnya.

Sementara itu, salah seorang pemuda Desa Muntai, Faiz, mengucapkan atas kepedulian yang diperlihatkan oleh DPRD Riau, dia berharap semakin banyak pihak yang peduli dengan nasib masyarakat di perbatasan negara.

"Kami khawatir dengan abrasi yang terus terjadi, karena sudah banyak rumah yang tercebur, ladang kami juga sudah banyak, dan ancaman itu masih ada. Maka, kami minta perhatian pemerintah kabupaten, provinsi, terutama pusat agar tidak tutup mata melihat wilayah-wilayah perbatasan," katanya. ***