JAKARTA, GORIAU.COM - Ketua DPP Partai Golongan Karya, Tantowi Yahya merasa jengkel dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono. Bagi Tantowi, keputusan Menteri Yasonna itu adalah contoh dari ketidakrasionalan pemerintah Jokowi dalam bertindak, serta mengeluarkan kebijakan. Kata dia, banyak ketidakrasional yang diproduksi pemerintah Jokowi,  selain keputusan Menteri Yasonna.

''Ketidakrasional yang paling mutakhir adalah masalah Golkar," kata Tantowi, di Jakarta, Rabu 18 Maret 2015.

Tantowi mengklaim Musyawarah Nasional Partai Bali adalah hajatan politik beringin yang paling rasional, sebab diikuti oleh semua Ketua dan Sekretaris Golkar daerah, mulai dari tingkat DPD I dan DPD II. Bahkan kata Tantowi, tidak ada satupun pengurus yang merupakan pemilik hak suara di Munas yang berhalangan hadir. ''Tapi saya heran justru tidak diakui pemerintah,'' kata dia.

Sementara peserta yang datang ke Munas Golkar di Ancol, Jakarta kata Tantowi adalah para pemegang mandat palsu. Munas Ancol juga tidak kourum. Tapi ini malah yang diakui pemerintah. Keputusan Menteri Yasonna tak rasional. Maka pemerintah Jokowi pun tak rasional.

''Maka cabang-cabang pemerintahan juga jadi tidak rasional semuanya. Hubungan antar lembaga juga kisruh. Semakin hari semakin tidak rasional,” kata Tantowi. (gus)