PEKANBARU - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau mengaku masih kekurangan anggaran untuk melakukan pengawasan bagi membiayai 8.823 pengawas pelaksanaan Pilkada serentak di sembilan kabupaten dan kota. Namun demikian, sistem pengawasan tetap akan diperkuat guna mencapai suksesnya pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

Ketua Bawaslu Riau Drs Edy Syarifudin mengatakan, pihaknya merasa sulit karena masih banyak daerah kurang memberikan perhatian positif untuk menyediakan anggaran pengawasan yang ideal. Misal saja untuk Kabupaten Rokan Hulu, pihaknya masih mengalami kekurangan sekitar Rp2 miliar.

"Dalam anggaran perubahan lalu, ternyata anggaran untuk Panwaslu tidak masuk. Padahal anggaran tersebut sangat penting. Apalagi Rohul ini pengawasan sangat ekstra, ada sekitar 963 TPS," sampai Edy, Rabu (2/12/2015).

Untuk menutupi kekurangan anggaran, Bawaslu melalui Panwaslu setempat sudah berkoordinasi dengan DPRD Rokan Hulu. Dewan menyarankan agar Panwaslu mengajukan permintaan melalui Peraturan Bupati. "Mudah-mudahan tidak ada kendala," sampainya.

Anggaran penyelenggaraan pengawasan, kata Edy, tidak hanya sekedar untuk biaya honor, namun juga diperlukan bagi pelatihan dan penguatan. Sebab sumber daya pengawas yang direkrut masing-masing daerah tidak sama dan siap untuk terjun langsung.

"Tetapi tidak semua pemerintah daerah minim menyediakan anggaran. Untuk Rohil dan Siak saya rasa, Pemda telah menyiapkan anggaran cukup memdai. Paling minim itu di Kuansing," ujar Edy lagi. ***