PEKANBARU, GORIAU.COM - Untuk mengawal jalannya pesta demokrasi, Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau sedikitnya membutuhkan Rp25 miliar hingga November 2013. Jika tidak, maka Bawaslu akan mengurangi kekuatan pada beberapa daerah.

Ketua Bawaslu Riau, Edi Syarifuddin, Jumat (1/3/2013) mengatakan pihaknya saat ini juga sedang menghitung berapa kekurangan anggaran. Namun jika dari Februari ini sampai Mei akan menghabiskan dana Rp 10 miliar.

Menurut Edi, Bawaslu memerlukan menganggarkan diatas Rp100 miliar untuk pengawasan pemilihan gubernur. Pasalnya, kerja Bawaslu tidak hanya sampai pada pengawasan saja.

''Jika kekurangan dana pihaknya kekurangan personil untuk mengatasi ini, Bawaslu hanya dapat berencana untuk merekrut tenaga honorer. Jangankan merekrut tenaga honorer, pembentukan PPK dan PPS saja dipastikan tidak akan bisa terlaksana. Dan jika kondisi keuangan tidak mencukupi, maka rencana penambahan anggota terpaksa ditiadakan, dan pastinya akan mempengaruhi kinerja Panwaslu setiap kabupaten kota nantinya," ujarnya.

Kendati demikian, Edi selaku ketua Bawaslu tidak mau tinggal diam. Pihaknya akan segera mengusulkan ke pusat, berapa anggaran yang kurang, agar anggaran bisa ditambah. Alasannya, jika anggaran kurangnya terlalu besar, otomatis akan berdampak pada kinerja anggota, dan banyak kendala lain yang akan muncul dalam pelaksanaan pengawasan.

"Mudah-mudahan bulan Maret depan anggaran yang Rp 10 miliar itu bisa cair. Maka, kita akan segera mengusulkan berapa kekurangan yang harus ditambah. Bagaimana pun, masing-masing internal Panwaslu kota dan kabupaten butuh biaya. Bagaimana pun kita tetap jalan dan tak boleh mengeluh. Apalagi, saat ini masing-masing kota dan kabupaten tengah melakukan perekrutan Panwascam," katanya.

Edi menegaskan, pekerjaan di pengawasan pemilu tidak hanya sebatas mengawas saat pemilu saja, namun juga banyak program lain yang membutuhkan biaya, seperti pelaksanaan perekrutan, bimbingan pada anggota, dan pelatihan-pelatihan sebagai modal bagi anggota untuk bekerja.

"Mereka (pengawas,red) bekerja bukan diberikan kertas-kertas petunjuk lalu mereka bekerja langsung, tidak bisa seperti itu. Mereka diberikan bimbingan, diberikan pelatihan-pelatihan, dan petunjuk dalam bekerja, itu semua tidak bisa hanya dengan kertas saja, tapi pelatihan yang benar-benar bisa memberikan pengetahuan yang cukup untuk anggota, dan semua itu butuh biaya," ungkap Edi. (nti)