BAGAN SINEMBAH, GORIAU.COM - Calon Gubernur Riau Ir HM Lukman Edy M.Si. mengatakan, tiga dari empat program di Empat Pilar Plus yang menjadi andalan pasangan yang akrab dipanggil LURUS ini, merupakan upaya mencari solusi dari persoalan-persoalan yang umum dihadapi para keluarga di Provinsi Riau. ''Lurus hadir untuk menawarkan solusi,'' kata LE, panggilan akrab Lukman Edy.

LE mengatakan hal itu ketika berkampanye di Kelurahan Bahtera Makmur Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rohil (Rokan Hilir), Selasa (27/8/2013) siang. Sepanjang hari, dalam memenuhi jadwal kampanyenya di Rohil, LE melakukan kegiatan di enam titik. Selain bertatap muka dan berdialog dengan masyarakat, LE juga blusukan ke sejumlah tempat, antara lain ke Desa Pasar Selasa.

Dijelaskan LE, tiga di antara empat program yang menjawab persoalan keluarga di Riau, antara lain biaya pendidikan kesarjanaan gratis bagi semua anak Riau, peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, dan bantuan lahan kebun masing-masing 2 hektar/KK (kepala keluarga) untuk penduduk miskin. Satu program lainnya adalah bantuan daa masing-masing Rp2 miliar/tahun/desa.

''Salah satu hal yang sering menjadi persoalan sebagian besar keluarga di Riau adalah ketika anaknya menamatkan pendidikan di bangku SMTA, dan hendak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi,'' kata LE. Karena dihadapkan dengan keterbatasan kemampuan ekonomi orangtua, sebut mantan menteri itu, banyak di antara lulusan SMTA di Riau yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Kalau kelak bersama pasangannya calon wakil gubernur Suryadi Khusaini terpilih di ajang Pilgub (Pemilihan Gubernur) Riau 2013, LE berniat mengambil-alih sebagian dari persoalan yang dihadapi mayoritas keluarga di Riau itu. ''Serahkan persoalan pendidikan anak-anak Bapak dan Ibu kepada kami,'' katanya. ''Kelak Pemprov Riau yang akan membiayai pendidikan semua anak-anak sampai ke perguruan tinggi,'' tambahnya.

LE menjelaskan, Pemprov Riau memiliki kemampuan dana yang cukup untuk itu. Dikatakan, untuk membiayai kuliah sekitar 75.000 tamatan SMTA di Riau setiap tahunnya, hanya dibutuhkan anggaran Rp187 miliar. ''Anggaran sebesar itu sebenarnya tidak besar, apalagi bila dikaitkan dengan pentingnya investasi bidang di bidang pendidikan yang memang mahal,'' katanya.

Kenapa selama ini tidak pernah dilakukan program seperti itu, LE lebih melihat kurangnya itikad baik dari para aparat penyelenggara pemerintah untuk melakukan program-program yang secara nyata memihak kepentingan masyarakat banyak. ''Saya melihat, pejabat kita malah lebih senang membangun kantor pemerintahan yang baru atau melakukan pengadaan mobil dinas baru,'' katanya.

Program lainnya, yaitu pengadaan lahan kebun masing-masing 2 KK (kepala keluarga) untuk masyarakat, menurut LE, juga dimaksudkan sebagai solusi dari persoalan yang dihadapi sebagian keluarga di Riau. “Sebagian besar kemiskinan disebabkan karena keluarga yang bersangkutan tidak memiliki lahan kebun yang bisa dijadikan sebagai sumber ekonomi keluarga,” ungkapnya. Akibatnya, banyak di antara anggota masyarakat yang hanya menjadi buruh kebun, yang penghasilannya jauh dari memadai.

Agar setiap keluarga di Riau tidak direpotkan masalah ketiadaan sumber daya ekonomi, menurut LE, ia bersama pasangannya Suryadi Khusaini telah memprogramkan bantuan lahan kebun masing-masing 2 hektar untuk setiap KK miskin. “Maaf, yang akan kami berikan ke masyarakat bukan lahan kosong, melainkan lahan kebun yang sudah bisa dijadikan sebagai sumber ekonomi,” ia menambahkan.

Solusi lain dari persoalan keluarga di Riau yang ditawarkan Lurus adalah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Dikatakan, kendati sejauh ini telah ada program pelayanan kesehatan gratis yan ditawarkan pemerintah, tapi hal itu masih dirasakan memberatkan masyarakat karena pelayanan kesehatan seperti itu hanya bisa didapatkan di ibukota provinsi dan kabupaten/kota.

Program yang akan dilakukan LURUS adalah dengan membangun puskesmas rawat inap di 130 kecamatan yang ada di Provinsi Riau. “Puskesmas yang akan kita bangun dengan standar rumah sakit, yang minimal didukung oleh tiga tenaga dokter,” sebutnya. Dengan demikian, kata LE, masyarakat tidak lagi diberatkan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis karena hanya mendapatkannya di ibukota provinsi dan kabupaten/kota. (rls)