Pekanbaru Benahi Pengelolaan Aset untuk Opini Wajar Tanpa Pengecualian

PEKANBARU - Mengejar target opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atau BPK RI, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus berbenah dalam pendataan aset. Pasalnya dari tahun ke tahun, persoalan aset selalu menjadi sandungan bagi Pemko Pekanbaru mendapat opini terbaik dari BPK RI.

Komitmen itu ditunjukkan dengan melakukan konsultasi bersama tim auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Riau. Walikota Pekanbaru Dr H Firdaus ST MT pun menerima kunjungan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau, Harry Purwaka, di ruang rapat kantor Walikota, Selasa (2/2/2016).

Tujuan pertemuan yang dilakukan untuk mendengarkan arahan dari BPK guna pembenahan aset dan keuangan yang akan masuk ke dalam audit penggunaan anggaran tahun 2015.

Gedung Kantor Walikota Pekanbaru di Jalan Sudirman.

Pertemuan yang dipimpin langsung Walikota itu, diikuti seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), di lingkungan Pemko Pekanbaru. Walikota meminta kepada seluruh SKPD agar menyajikan data lengkap dan akurat, sebelum pemeriksaan dilakukan oleh pihak BPK.

Kami tadi menerima tamu dari tim auditor, saya sudah instruksikan kepada seluruh kepala SKPD untuk mensupport kerja BPK yang akan mengaudit terkait administrasi, aset dan keuangan 2015 secara keseluruhan. Dengan begitu kami berharap agar pekerjaan yang dilakukan pihak BPK bisa berjalan dengan baik," kata Firdaus usai pertemuan.

Bus Trans Metro Pekanbaru.

Selama empat tahun ini, lanjut Walikota, penataan dan pencatatan aset di Pemko Pekanbaru masih dinilai amburadul, untuk itulah dirinya berharap kepada seluruh SKPD memperbaikinya. Audit yang dilakukan BPK Riau memang sudah menjadi agenda tahunan yang dilakukan di pemerintahan.

Mengenai masih adanya masalah aset terkait mobil dinas yang belum tuntas, Walikota menegaskan, akan menyelesaikan permasalahan aset yang dimaksud. Akan ditarik sesuai aturan berlaku, namun sebelum tindakan itu dilakukan dia meminta kesadaran dari pejabat yang masih menguasai aset mobil dinas yang masih dikuasai.

Pasar Bawah Pekanbaru.

"Mana yang belum diselesaikan harus diselesaikan, makanya tadi saya perintahkan kepada seluruh kepala SKPD, untuk masalah mobil dinas kita akan tarik sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang jelas saya minta kesadaran kepada seluruh pengguna mobil dinas yang masih belum mengembalikan, sebelum adanya tindakan berupa penarikan dari instansi terkait. Saya juga menginginkan kinerja dari seluruh SKPD lebih ditingkatkan dari tahun- tahun sebelumnya," tegasnya.

Pasar Rumbai Pekanbaru.

Sebelumnya, tim auditor BPK memulai pemeriksaan pendahuluan selama 35 hari, dalam waktu dekat tim auditor akan memberikan arahan khusus kepada seluruh kepala SKPD di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Meski pemeriksaan yang akan dilakukan tim auditor BPK menyeluruh, namun Walikota cukup mengkhawatirkan persolan inventarisasi aset akan menghambat Pemko Pekanbaru untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

PDAM Tirta Siak.

Sekretaris Daerah Kita Pekanbaru HM Noer mengatakan, masalah pengelolaan aset akan menjadi perioritas, terlebih saat ini dirinya juga dipercaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru.

“Seperti yang disampaikan Bapak Walikota, pembenahan aset akan menjadi prioritas kami. Secepatnya kami akan mengumpulkan Kepala SKPD," tekad M Noer. (adv)