JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, pemerintah saat ini terus mengembangkan kebijakan domestik demand dari produk kelapa sawit, antara lain pengembangan Biodiesel B30 sebagai salah satu alternatif BBM untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil.

Selain itu, kata Airlangga, kebijakan ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah mengurangi emisi karbon, serta mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan rendah karbon.

"Program B30 telah berkontribusi dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) untuk sekitar 23,3 juta ton karbon dioksida di tahun 2020. Selain itu, Indonesia juga memiliki luas kebun sawit sekitar 16,3 juta hektare yang menyerap sekitar 2,2 miliar ton CO2 dari udara setiap tahun,” kata Airlangga dalam webinar "Peran Kelapa Sawit Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional” Sabtu (6/2/2021).

Airlangga menegaskan, pemerintah juga tetap berkomitmen untuk mendukung program biodiesel (B30) pada tahun 2021 dengan target alokasi penyaluran sebesar 9,2 juta KL. Komitmen pemerintah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas harga CPO (Crude Palm Oil).

"Dengan kebijakan tersebut, target 23 persen bauran energi berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT) pada tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) diharapkan dapat tercapai,” ujarnya.

Airlangga juga menyampaikan, Indonesia saat ini merupakan produsen minyak sawit utama dan menguasai 55 persen pangsa pasar dunia, dan komoditas ini berkontribusi sekitar 3,5 persen terhadap PDB nasional. Sawit juga berkontribusi besar terhadap ekspor non migas yang mencapai 13 persen.

"Industri kelapa sawit telah berkontribusi untuk mengentaskan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja bagi sekitar 16 juta pekerja. Sehingga industri sawit merupakan sektor strategis yang perlu dikawal oleh seluruh komponen masyarakat,” kata Airlangga. ***