TELUKKUANTAN - Kepala PLN Telukkuantan Tino Lala menyatakan akan segera memberikan data detail Pajak Penerangan Jalan (PPJ) per pelanggan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.

"Yang belum kita kasih ke Bapenda itu data detail PPJ per pelanggan sesuai permintaan mereka. Karena datanya harus kita mintakkan dulu. Yang ada rekapnya dan itu sudah kita kasih," ujar Tino Lala, Sabtu (3/8/2019) malam di Telukkuantan.

"Sekarang kita sedang mintak data tersebut ke UP3 Rengat. Kita usahakan secepatnya," jawab Tino ketika ditanya butuh waktu berapa lama untuk mendapatkan data tersebut.

Tino menyatakan, di Kuansing ada 85 ribu pelanggan PLN. Untuk PPJ, lanjut dia, sesuai dengan jumlah pemakaian masing-masing pelanggan.

"Kalau di Kuansing, PPJ-nya 10 persen dari total tagihan. Jadi, bervariasi setiap pelanggan. Kalau rekening listriknya Rp100 ribu, tentu PPJ-nya Rp10 ribu dan seterusnya begitu," papar Tino.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Kuansing menargetkan PPJ pada tahun 2018 senilai Rp25 miliar dan itu disanggupi PLN. Namun, hanya terealisasi Rp17 miliar. Tidak tercapainya target tersebut menjadi catatan penting LKPj APBD 2018. Bapenda Kuansing mengaku kesulitan dalam mencapai target tersebut karena tidak punya data detail PPJ.

"Ini potensi tambahan PPJ bagi Pemda, jika Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang ada di Kuansinh menjadi pelanggan PLN," ujar Tino menanggapi tidak tercapainya PAD sektor PPJ.

Pada pembahasan APBD 2018 lalu, DPRD juga pernah meminta detail PPJ per pelanggan. Namun, waktu itu PLN tidak bisa menyampaikan datanya.

Rustam Effendi, anggota DPRD Kuansing waktu itu merata-ratakan setiap pelanggan dikenakan PPJ senilai Rp500 ribu per tahun. Asumsinya waktu itu, di Kuansing ada 65 ribu pelanggan PLN. Dengan demikian, potensi PAD ada senilai Rp32,5 miliar.

Namun, pihak PLN keberatan dengan angka tersebut. Mereka minta angka tersebut diturunkan dan menyanggupi senilai Rp25 miliar. DPRD dan Pemkab Kuansing sepakat dengan PPJ senilai Rp25 miliar tersebut.***