PEKANBARU - Sekitar 10.000 tenaga honorer yang mengisi berbagai instansi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dikabarkan akan dirumahkan. Isu tersebut berhembus karena Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2018 mengalami defisit.

Namun Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan ketika dikonfirmasi terkait hal ini langsung membantah.

"Tidak ada itu. Sejauh ini tidak ada pembahasan soal perumahan honorer di BKD," bantah Ikhwan ketika dihubungi GoRiau.com melalui sambungan telepon selulernya, Kamis (6/9/2018) malam.

Ia juga menegaskan, bahwa pihaknya belum ada menerima arahan apapun dari Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman maupun Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi. "Memang tak ada," kata Ikhwan meyakinkan.

Seperti diketahui, Pemprov Riau mengalami defisit anggaran. Bahkan, kondisi itu akan berlanjut hingga APBD 2019 nanti. Dimana, pemerintah sendiri memprediksi APBD Provinsi Riau tahun 2019 hanya akan ada pada kisaran angka Rp8 triliun. ***