PANGKALAN KERINCI, GORIAU.COM - Pemerintah Kabupaten Pelalawan berencana memaksimalkan program pelayanan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) karena sejauh ini dipandang banyak kalangan masyarakat yang 'serakah' dalam artian; yang kaya tetap mengaku miskin dan yang berhak justru 'mengingkari' tata tertib.

Guna memperbaiki sistem pelayanan Jamkesda, Senin (10/6/2013), pemkab setempat melalui Dinas Kesehatan telah menggelar Rapat Koordinasi (rakor) bersama instansi-instansi terkait diHotel Aini, Pangkalan Kerinci.

Hadir dalam rapat tersebut diantaranya perwakilan seluruh puskesmas yang ada di daerah ini, Dinas Kesejahteraan Sosial,Bappeda Pelalawan, RSUD Selasih dan Badan Pusat Statistik (BPS) Pelalawan.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kesehatan, Drs Darwis Alkadam, mengatakan bahwa sampai saat ini Jamkesda merupakan tanggungjawab bersama. Artinya, tak hanya Pemkab Pelalawan saja sebagai penanggungjawab anggaran Jamkesda ini tapi juga peran serta seluruh puskesmas agar pelayanan Jamkesda pada masyarakat bisa maksimal.

"Hal ini yang harus kita camkan, bahwa untuk memaksimalkan pelayanan jamkesda maka butuh keseriusan semua lini. Mulai dari tingkat puskesmas, Diskes sendiri sampai pelayanan proses administrasinya," katanya.

Darwis mengatakan bahwa sejauh ini Jamkesda memang merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan anggaran dana yang dibayarkan kepada pihak RSUD ataupun puskesmas yang ada. Dan tentunya program Jamkesda yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu ini juga harus melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan seperti rujukan surat miskin dari puskesmas yang melakukan rujukan kepada Rumah Sakit atau kepengurusan surat tidak mampu dari Dinas Kesehatan bagi pasien RSUD.

"Uang dari Pemda inikan dikeluarkan dengan syarat-syarat administrasi yang lengkap, begitu juga kita untuk menggunakan dana tersebut dengan syarat-syarat administrasi yang lengkap," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, dirinya juga berharap program jamkesda maupun Jamkesmas tepat sasaran dan programnya berjalan lancar. Sosialisasi Jamkesda dan Jamkesmas tidak hanya dilakukan Dinas Kesehatan saja tapi Rumah Sakit dan Puskesmas juga berperan untuk mensosialisasikannya.

Sementara itu, Kabid Pelayanan Masyarakat, Agus Subagja S.KM, saat dikonfirmasi terkait hal ini mengatakan bahwa rakor ini selalurutin digelar dua kali tiap tahun, yakni pada akhir semester pertama dan akhir semester kedua. Tujuannya, selain untuk lebih memaksimalkan juga untuk memecahkan persoalan-persoalan terkait pelayanan jamkesda ini. "Jadi dalam rakor ini kita mengcross chek kendala yang terjadi di lapangan khususnya di puskesmas-puskesmas, serta membahas semua persoalan terkait jamkesda ini," ujarnya.

Menurutnya, selama ini masih banyak terjadi persoalan-persoalan di lapangan seperti masyarakat yang mengguakan fasilitas jamkesda langsung berobat ke RSUD Selasih. Padahal semestinya, masyarakat yang menggunakan program Jamkesda maka dihimbau untuk berjenjang dalam proses pengobatannya.

"Maksudnya ya disarankan masyarakat untuk berobat terlebih dahulu ke Puskesmas, baru kemudian dari situ mendapat rujukan ke RSUDSelasih. Jika di rumah sakit itu juga masih belum bisa tertangani, kemudian baru kita rujuk ke rumah sakit di Pekanbaru," kata Agus.

Dia mengatakan bahwa diakhir tahun baru kembali akan diadakan Rakor guna mengevaluasi perjalanan program pelayanan Jamkesda di daerah ini. Ditanya soal jumlah kunjungan masyarakat di tahun 2013 ini yang menggunakan Jamkesda, Agus menerangkan bahwa dari data sementara di triwulan pertama ini, jumlah kunjungan masyarakat ke puskesmas mencapai 4.449 yang rawat jalan dan 334 yang rawat inap. Dari jumlah tersebut, yang paling banyak untuk penggunaan Jamkesda ini berada di Puskesmas Pangkalan Kerinci mencapai 2.534 jiwa.

"Sementara untuk realisasi keuangan program pelayanan Jamkesda sendiri sampai triwulan pertama ini baru mencapai 737.824.417 juta. Jumlah btersebut berasal dari klaim seluruh puskesmas yang di Kabupaten Pelalawan, tiga rumah sakit yakni RSUD Selasih, RSUD Karimun sementara di RSUD Indrasari Rengat belum ada dana Jamkesda yang harus diklaim dan kemudian UTDC," pungkasnya.(ilm)