PANGKALAN KERINCI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan membatal rencana merumahkan ribuan pegawai honornya. Bupati Pelalawan, HM Harris punya jawaban tersendiri terkait persoalan ini.

"Kita sudah bicara dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan rapat dengan Fraksi Golkar untuk mencari jalan keluarnya," ungkap Harris dikonfirmasi GoRiau.com, Jumat (13/7/2018).

Ia menjelaskan, setelah melihat hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta adanya sisa Dana Bagi Hasih (DBH) masih tersisa keuangan sebesar Rp 43 miliar.

"Masih ada cadangan kita Rp 43 miliar. Nasib kita masih diberi rezeki, walaupun kemarin dinyatakan kondisi keuangan cukup pahit. Jadi kita gunakan dana cadangan ini," sebut Harris.

Dengan sisa cadangan sebesar Rp 43 milira itu, kata Harris, setidaknya masih bisa bernafas lega. Karena setiap tahunnya, Pemkab Pelalawan harus menggelontorkan dana untuk membayar pegawai honorer sebesar Rp 89 miliar.

"Tenaga kesehatan dan pendidikan ini kan juga banyak honorer. Namun dari awal sudah kita sampaikan honorer yang tidak aktif dan malas harus diberhentikan," tandasnya.

Harris menyampaikan, dengan kondisi keuangan daerah yang terseok-seok berkembang isu jika Bupati Pelalawan akan merumahkan seluruh pegawai honorernya.

"Cuma, kesempatan ini diisukan bahwa pak Haris akan merumahkan seluruh pegawai honor," tutupnya. ***