TEMBILAHAN, GORIAU.COM - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Management PDAM Tirta Indragiri Tembilahan di Gedung DPRD Inhil, Senin (16/3/2015).

RDP yang dihadiri juga oleh Ketua DPRD Inhil, Dani Nursalam ini dipimpin oleh Ketua Komisi III, Iwan Taruna serta diikuti anggota Komisi III, perwakilan dari Bappeda dan Dinas Cipta Karya Inhil.

Setelah mengetahui bahwa biaya produksi PDAM Tirta Indragiri lebih besar dari pada biaya jual, maka Komisi III mendorong Pemerintah Kabupaten untuk membantu perusahaan penyedia air bersih ini.

''pelayanan PDAM itu tidak maksimal di sebabkan oleh biaya produksi lebih besar dari biaya jual, sehingga PDAM itu terus merugi. Ditambah lagi gaji karyawan yang selalu menunggak,'' sebut Iwan kepada GoRiau.com usai memimpin RDP.

Dari pemaparan pihak PDAM, dikatakan Iwan jelas bahwa dari tahun 2011 yang sebelumnya PDAM di kategorikan sehat, namun setelah itu, grafik kinerja PDAM selalu menurun dari tahun ke tahun.

''Nanti ini akan kita kumonikasikan dengan pemerintah seperti apa formulanya supaya kita kita dapat menyehatkan PDAM itu, apakah berbentuk penyertaan Modal Pemerintah atau dalam bentuk lain sesuai dengan peraturan yang ada, yang jelas siapapun direktur yang definitive nantinya kalo tidak di bantu masalah penyehatan PDAM ini, ini tidak akan mampu mengatasi permasalahan PDAM ini,'' tambahnya lagi.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menjelaskan, apa yang di sampaikan oleh pihak PDAM yaitu untuk di Tembilahan saja penyedian bahan kimia atau tawas perbulannya diperlukan dana sebesar Rp175 juta, pembayaran listrik Rp140 juta, gaji karyawan Rp300 juta. Sehingga total seluruh biaya produksi sebesar Rp615 juta dengan harga produksi Rp6.000/M3 dan harga jual 3.200/M3.

''Sedangkan pemasukan setiap bulannya hanya Rp400 juta. Jika PLN mati pakai ganset seharinya perlu 120 liter solar, ya minus hasilnya,'' terangnya lagi.

Untuk itulah, kenapa dikatakan Iwan Pemkab Inhil harus berperan dalam hal ini, jika tidak dibantu oleh Pemkab, dikatakan Iwan sulit untuk menyelamatkan PDAM Tirta Indragiri.

''Intinya kita mendorong Pemkab Inhil untuk membantu PDAM di bidang produksinya,'' karna selama ini pemerintah hanya membantu PDAM di bidang Infrastrukturnya saja, apa gunanya kalo Infrastrukturnya bagus tapi perusahaannya sendiri tidak bisa menjalankan produksinya di karenakan biaya produksi yang begitu tinggi,'' terangnya.

Selain itu, untuk memangkas biaya produksi, Komisi III dikatakannya, mendorong pemerintah melalui dinas cipta karya untuk mencari bantuan dana dari APBN untuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air Baku yang ada di sungai salak, karna jika pengolahan itu di bangun sekitar 50% dari biaya produksi akan terpangkas, di karenakan sumber air bakunya bukan lg dari sungai Indragiri melainkan dari embung atau kolam yang telah dibangun melalui dana APBN tahun lalu, dan juga tidak banyak lagi menggunakan bahan kimia.

''Kita komisi 3 akan membantu untuk sama-sama mencari dana-dana dari pusat, saya optimis ketika pengolahan yang ada di sungai salak itu berfungsi maka masalah PDAM selama ini akan teratasi. Yang jelas Pemkab juga harus membantu melakukan penyehatan terhadap PDAM, karna itu satu-satunya solusi agar dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat mengenai air bersih ini dengan baik,sebutnya.

Namun demikian, dikatakan Iwan pula manajemen PDAM juga wajib memperbaiki kinerjanya, jangan hanya mengharapkan dari batuan Pemkab saja, tapi PDAM harus mampu memberikan pelayanan distribusi air bersih secara terus memerus, mengatasi kebocoran air dan kualitas air bersih itu sendiri

''Saya yakin kalo kualitas pelayanan PDAM ini baik maka tunggakan pelanggan itu pasti bisa di tagih, apa lagi masyarakat sudah mendapatkan pelayanan yang baik dari PDAM. Kalo sudah baik pelayanan PDAM ke masyarakat , baru kita naikkan tarif jual air PDAM tersebut secara bertahap, saya rasa masyarakat tidak keberatan,'' tukas Iwan Taruna.(ayu)