PEKANBARU - Ketua Fraksi Gabungan (PPP, Nasdem dan Hanura) DPRD Riau, Husaimi Hamidi menyayangkan belum adanya penyerahan draft pembahasan APBD Perubahan dari Pemprov Riau ke DPRD Riau.

Harusnya, kata Politisi PPP ini pertengahan Agustus draft ini sudah diserahkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Riau, selanjutnya dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau.

"Dalam rapat Banggar sudah sering saya sampaikan itu, tolong dimasukkan segera. Katanya iya akan masuk, tapi belum juga masuk," kata Ketua Komisi III DPRD Riau ini kepada GoRiau.com, Selasa (1/9/2020).

Legislator asal Rohil ini mengungkapkan, hal-hal seperti ini sudah menjadi kebiasaan pemerintah menyerahkan draft APBD Perubahan di waktu-waktu mepet.

"Kebiasaan buruk TAPD adalah memberi waktu pembahasan yang mepet, supaya kita Banggar tak ada waktu membahasnya lagi," tuturnya.

Terkait alasan Pemprov yang ingin mengkonsultasikannya ke Kemendagri, Husaimi mempertanyakan alasan kenapa Pemprov baru konsultasi hari ini, bukan jauh-jauh hari.

"Kenapa tak dari dulu konsultasi? Kalau alasannya Covid-19, kan bisa pakai zoom meeting. Intinya, ada tidak keinginan pemerintah untuk APBD perubahan ini?" pungkasnya.

Sebelumnya, desakan pembahasan APBD Perubahan disampaikan oleh anggota DPRD Riau Fraksi PAN, Ade Hartati dalam rapat paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution.

"Kondisi kita dalam keadaan yang sangat sangat sangat tidak baik. Saya tidak tahu alasannya apa kenapa diundur begini. Katanya Agustus dibahas, tapi sekarang sudah akhir Agustus belum juga," kata Ade, Senin (31/8/2020).

Apalagi, roda pergerakan DPRD Riau dalam beberapa Minggu kedepan diperkirakan akan melambat mengingat tiga orang Pimpinan DPRD Riau akan bertarung di Pilkada.

"Kami di DPRD ini semuanya orang politik, sekarang sedang masuk tahapan pilkada, ada 3 pimpinan yang masuk Pilkada. Ini pasti akan mempengaruhi kinerja kami. Saya tidak tahu apakah ini disengaja atau tidak. Ingat, 65 orang anggota DPRD ditambah Pemprov memegang nasib orang se-Riau," jelas Ade.

Sementara itu, Wagub Riau, Edy Natar Nasution membantah jika pihaknya menahan-nahan pembahasan APBD-P. Saat ini, draft APBD-P dalam rangka konsultasi dengan Kemendagri di Jakarta.

Tapi karena kondisi Covid-19, Kemendagri ter-lockdown sehingga pembahasan tertahan di Kemendagri.

"Saya sudah sampaikan ke Sekwan, mungkin belum sempat dikomunikasikan. Jadi sekarang 'bola' nya tertahan di Kemendari," tutupnya.***