PEKANBARU, GORIAU.COM - Rencana Musyawarah Luar Biasa (Musdalub) DPD I Partai Golkar Riau tampaknya bisa tak terlaksana. Pasalnya, surat permohonan yang diajukan 11 DPD II se-Riau kepada DPP Partai Golkar untuk menggelar Musdalub tidak masuk ke DPP Golkar secara resmi. Bahkan di bagian umum Sekretariat DPP Partai Golkar, surat tersebut tidak tercatat. Kuat dugaan surat tersebut hanya diterima lewat pintu belakang oleh pribadi anggota DPP partai berlambang pohon beringin tersebut.

Wakil Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi DPD I Partai Golkar Riau H Abu Bakar Siddik kepada wartawan di gedung DPRD Riau, Jumat (12/10/2012) mengatakan, pihak DPD I Partai Golkar Riau telah melakukan konfirmasi ke DPP Partai Golkar di Jakarta dan menanyakan perihal surat permintaan dari 11 DPD II se-Riau yang masuk ke DPP, ternyata sekretariat dan unsur pleno harian DPP justru tidak mengetahui.

Biasanya, menurut Abu Bakar Siddik, jika surat masuk ke DPP akan tercatat di sekretariat untuk disampaikan kepada pengurus. Setelah dipertimbangkan, maka isi surat akan dibahas dalam pleno pengurus untuk diambil kesimpulan dan mungkin juga jawab. Tapi sampai sekarang surat tersebut tidak masuk ke DPP, bahkan DPP Partai tidak mengetahui dan pernah mengadakan pleno tentang Musdalub Partai Golkar Riau.

''Partai Golkar ini sudah lama dan berpengalaman. Administrasinya sudah jelas. Makanya kita tanya ke DPP perihal surat permohonan Musdalub tersebut. Gunanya untuk melihat alasan permohonan diselenggarakannya Musdalub, karena sesuai dengan AD/ART, Musdalub diperboleh dengan syarat yang sudah ditentukan, diantaranya Ketua partai berhalangan menjalankan tugas, roda organisasi tidak berjalan dan permohonan tersebut diusulkan paling tidak oleh dua pertiga pengurus daerah dan masih ada alasan lainnya. Untuk diingat pungurus daerah yang dimaksud adalah seluruh pengurus DPD II dan keputusan DPD II diambil lewat pleno pengurus dan bukan diputuskan sendiri oleh Ketua DPD II,'' tegas anggota DPRD Riau ini.

Dan melihat semua alasan tersebut, tambahnya, tidak alasan yang jelas dari pengusung Musdalub yang sesuai dengan AD/ART atau ketentuan yang ada di partai. ''Kita juga sudah menghubungi setiap DPD II se-Riau, ternyata keputusan untuk meminta digelarnya Musdalub tersebut tidak lewat rapat pleno. Jadi lebih keinginan pribadi pimpinan partai. Jadi itu hanya permintaan pribadi pimpinan DPD II saja,'' tegasnya.

Abu Bakar Siddik mengatakan dengan kronologis tersebut, jelas bahwa keinginan Musdalub bukan berasal dari DPD II se-Riau tapi hanya keinginan pribadi pimpinan DPD II.

''Ini kan masalah internal Partai Golkar, tentu aturan yang dipakai jelas, yakni AD/ART Partai Golkar dan ketentuan-ketentuan yang ada di Partai Golkar. Dan selama ini, kepengurusan DPD I Pertai Golkar Riau sudah berjalan sesuai dengan ketentuan di internal partai, baik program pengkaderan, organisasi sudah berjalan. Bahkan kita lebih cepat dibandingkan Golkar di provinsi lain. Seperti TOT yang digelar di DPP, tak lama setelah itu kita juga menggelar TOT, dan hampir semua kegiatan internal partai sudah berjalan termasuk pleno-pleno pengurus. Jadi sampai sekarang kita belum mendapat alasan yang kuat untuk menggelar Musdalub yang sesuai dengan ketentuan partai,'' tegasnya. (rdi)