PEKANBARU- Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto mendukung penuh rencana pembangunan fly over di Simpang Garuda Sakti, karena memang itu sudah menjadi keluhan masyarakat di Pekanbaru maupun orang yang mau ke Pekanbaru.

Diakui Hardianto, dirinya belum melihat ada rencana anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk pembuatan Detail Engineering Design (DED) terkait pembangunan fly over tersebut.

"Tapi mungkin kami secara kelembagaan sangat mendukung pembangunan fly over, itu perlu dibangun. Titik kemacetan disana sangat luar biasa, dan solusi untuk menyelesaikan kemacetan itu adalah pembanguna fly over," kata Politisi Gerindra ini, Kamis (4/11/2021).

Mengingat jalan tersebut merupakan Jalan Nasional, Hardianto menyebut bukan kewenangan pemerintah daerag untuk membangunnya. Sehingga, peran kementerian sangat diharapkan saat ini.

"Iya memang harus lewat APBN, DED juga bisa dari APBN, tapi kadang kalau kita minta pembangunan ke pusat, mereka sering menanyakan DED. Mudah-mudahan tahun depan sudah ada DED-nya," tutupnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Riau, Parisman Ihwan, mengungkapkan pihaknya sudah lama mewacanakan pembangunan Fly Over di persimpangan Garuda Sakti.

Disampaikan pria yang akrab disapa Iwan Fatah ini, persoalan kemacetan di persimpangan Garuda Sakti memang menjadi keluhan masyarakat sejak beberapa tahun ini.

Sebab, kata Iwan, persimpangan ini merupakan jalan lintas antar kabupaten, yakni Pekanbaru dan Kampar.  Bahkan, orang dari Pekanbaru juga harus lewat sana kalau mau ke Kuansing.

"Jadi, persoalan ini sudah menjadi catatan kami di komisi. Kami juga sudah sering hearing tentang ini, dan memang kita berharap penuh dari anggaran pemerintah pusat," ujar Iwan, Sabtu (30/10/2021).

Salah satu syarat supaya pemerintah pusat bisa membangun, lanjut Iwan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau harus memiliki Detail Engineering Design (DED) dulu.

DED ini, diibaratkan Iwan, seperti tempat landing, dan anggaran pusat seperti pesawat. Artinya, pusat baru akan menurunkan dananya ketika pemerintah provinsi memiliki perencanaan dalam membangun itu.

"Makanya, kami sedang berjuang bagaimana DED ini bisa dianggarkan, dan kalau sudah ada DED, kita punya dasar untuk meminta bantuan pusat dalam pembangunannya," terang Iwan. ***