PEKANBARU, GORIAU.COM - Keluarnya surat penunjukan oleh DPP Partai Golkar bernomor R-330/GOLKAR/XI/2015 kepada Dra. Hj. Septina Primawati MM sebagai Ketua DPRD Riau menggantikan Suparman, menghangatkan suasana perpolitikan di Riau. Meski keputusan ini menjadi urusan internal partai beringin, sejumlah fraksi di DPRD Riau memberikan tanggapan dan harapan terhadap kepemimpinan lembaga tersebut kedepannya.

Dihubungi GoRiau.com, Ketua Fraksi Demokrat Aherson S.Sos mengaku senang mendengar adanya keputusan tersebut. Namun demikian, Ia mengatakan, tidak mau mencampuri terlalu jauh perihal yang menjadi haknya Partai Golkar, karena sampai saat ini keputusan ini masih menjadi polemik. Sehingga belum ada keputusan final terkait masalah tersebut.

"Bagi kami, siapapun yang dipilih oleh partainya, tentu ini bukan tugas kami untuk mengintervensi. Karena itu sudah hak mereka. Namun siapapun, mereka yang ditunjuk, tentu adalah kader Golkar yang duduk di dewan. Mereka yang terpilih inikan berarti orang yang sudah mampu," kata Aherson, Rabu (11/11/2015).

Aherson hanya berharap yang ditunjuk nantinya oleh Partai Golkar harus dapat berkomunikasi dengan semua yang berkaitan dengan kerja dewan. Karena pimpinan dewan harus mampu mengakomodir kepentingan lembaga wakil rakyat secara keseluruhan.

"Siapa saja itu adalah hak mereka. Termasuk kalau benar ibu Septina. Bagi saya Septina juga bagus, dia sosok yang punya pengalaman dan mampu dalam organisasi. Dia cukup berpengalaman untuk itu," sebutnya.

Hal yang sama juga disampaikan Ketua Fraksi PPP, Hj. Tengku Nazlah Khairati. Sebagai salah satu politisi perempuan, dirinya merasa bangga jika nanti kepemimpinan dewan dipimpin oleh seorang perempuan.

"Jadi soal ini, apapun yang diputuskan oleh Golkar, kami sebagai anggota dewan tentu menunggu keputusan yang legitimet. Terlepas siapapun yang ditunjuk, kami tak mau terlalu jauhlah mencampurinya," ucap Nazlah.

Nazlah hanya berharap, calon ketua yang ditunjuk nantinya mampu mengakomodir kepentingan lembaga dengan menanggalkan bajunya sebagai utusan partai. Golkar sebagai partai yang bertanggungjawab dengan jabatan tersebut, agar segera memberikan legitimasi agar tugas dan kerja dewan tidak terganggu dengan kosongnya kursi pimpinan lembaga.

"Kalau benar yang ditunjuk itu Ibu Septina, kami disini tentu tetap mendukung. Septina meski baru di dewan, tapi pribadi yang saya lihat bagus dan punya kemampuan memimpin. Dia inikan termasuk berpengalaman dalam hal berorganisasi. Saya pandang sangat bagus," lanjutnya.

Dia juga mengaku kasihan dengan polemik soal surat keputusan Golkar. Karena ketidakpastian juga berimbas kepada pribadi Septina Primawati selaku yang diberi harapan atas persoalan tersebut. "Dia ini perempuan, kasihan juga kalau digantung begini. Dudukkan sajalah secara pasti. Untuk menunjuk pimpinan lembaga yang terhormat saya kira tak perlulah kita pakai ujicoba, melihat reaksi publik. Keputusan yang sah itu, yang paling terpenting," imbuh dia.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKB Abdul Wahid yang dihubungi mengatakan, Septina Primawati sebagai politikus perempuan yang berpengalaman, sangat memungkinkan untuk duduk di kursi Ketua DPRD Riau. Dengan harapan sosok keibuannya dapat memberikan keteduhan bagi suasana politik yang selalu hangat.

"Adanya keputusan menujuk Septina Primawati, dengan tak bermaksud mencampuri urusan partai Golkar, kami menyambut baik. Karena dari sisi kapasitas Septina punya pengalaman kepemimpinan yang panjang. Pengalaman itu bukan berarti harus lama duduk di DPRD, atau dua periose, tetapi bisa dilihat dari pergaulan organisasi yang dilakoninya. Saya kira bu Septina ini tentu tidak diragukan kemampuannya untun itu," kata Abdul Wahid.

Harapannya, sambung Wahid, dengan terpilihnya Septina membawa harapan baru bagi kepemimpinan perempuan yang tentu lebih sejuk sehingga tercipta harmonisasi lembaga baik secara internal maupun eksternal.

"Kami berharap supaya kepemimpinan dewan ini cepat terisi. Agar kerja DPRD sebagai lembaga rakyat dapat utuh dan tidak menghambat kinerja dalam upaya membangun daerah Riau ini. Banyak tugas yang menanti, saat ini dewan lagi sibuk dengan pembahasan anggaran perubahan 2015 dan sebentar lagi APBD murni 2016. Ini tentu membutuhkan tugas yang fokus," kata dia.

Namun demikian, sebagai Ketua Fraksi PKB, Wahid juga tidak mau mencampuri urusan penunjukan ketua yang sepenuhnya adalah wewenang Partai Golkar. Sebab dalam undang-undang sudah diatur kalau pimpinan DPRD adalah anggota dewan terpilih dari partai pemenang Pemilu di daerahnya, dalam hal ini Partai Golkar.(rul)