PEKANBARU - Pengamat Politik Riau, Aidil Haris mengaku heran dengan banyaknya Partai Politik (Parpol) yang bersedia mengusung pasangan Kasmarni - Bagus di Pilkada Bengkalis.

Untuk diketahui, saat ini Paslon Kasmarni - Bagus Santoso (KBS) diusung oleh PAN (6 kursi), PKB (3 kursi), Nasdem (3 kursi), PBB (1 kursi), dan Gerindra (6 kursi).

Pasalnya, menurut Aidil, nama Kasmarni terseret-seret dalam kasus yang menjerat suaminya, yakni Bupati Bengkalis Nonaktif, Amril Mukminin. Sehingga, akan ada resiko besar yang ditanggung oleh Parpol nantinya jika kasus ini masih berlanjut.

Mahar politik, tegas Aidil, bukan rahasia umum lagi di masyarakat. Sehingga tak ada salahnya jika ada anggapan bahwa Kasmarni bisa membeli kursi di DPRD begitu banyak.

"Kok mau Parpol mengusung? Ini ada apa? apakah karena Kasmarni bisa membayar mahar politik yang diminta? Kan bisa saja begitu," kata Dosen Universitas Muhammadiyah Riau ini kepada GoRiau.com, Senin (27/7/2020).

Tak hanya itu, saat ini isu dinasti politik juga sangat kuat getarannya, dan lagi-lagi ini akan berimbas kepada pandangan masyarakat terhadap Parpol yang mendukung praktik dinasti politik ini.

"Ini mengarah ke dinasti politik. Sistem kekerabatan ini kan efeknya bermuara pada kolusi, korupsi dan nepotisme," tambahnya.

Saat ini, ujar Aidil, ada dua partai besar yang memiliki banyak kursi namun belum menentukan pilihan, yakni Golkar dengan 8 kursi dan PDIP dengan 6 kursi.

"Dua partai ini adalah partai besar, mereka juga partai lama. Pasti akan berkonsultasi dengan KPK mengenai Paslon yang akan diusung, termasuk kader Golkar Indra Gunawan Eet yang namanya disebut-sebut dalam kasus ini. Saya rasa ini alasannya kenapa mereka belum memberikan SK di Pilkada Bengkalis," tegasnya.

Jika melihat kondisi yang ada sekarang, bisa saja Parpol yang tersisa akan membuat poros baru dan sosok yang berpotensi saat ini adalah Ahmad Syah Harrofie. Dimana, birokrat senior ini belum pernah terpeleset kasus apapun.

Masyarakat Bengkalis, lanjut Aidil, merupakan masyarakat yang cukup cerdas dan tentunya memiliki penilaian sendiri dalam membaca dinamika perpolitikan ini.

"Bengkalis itu penduduknya cukup cerdas, jadi meskipun didukung banyak partai, bisa saja masyarakat menentukan pilihan ke yang lain. Contohnya di Makassar, kotak kosong saja bisa menang, salah satunya karena masyarakat menolak dinasti politik," tutupnya.

Sebelumnya, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mengatakan akan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap para pendaftar Pilkada yang berminat pada Gerindra di Pilkada Serentak 2020.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Riau, Hardianto mengatakan, Indonesia adalah negara hukum sehingga segala sesuatu harus dibuktikan dengan hukum.

"Kita ini kan ada di negara hukum, tentu kita harus kedepankan praduga tak bersalah. Selagi belum ada putusan hakim kita tetap dalam koridor yang ada," kata Wakil Ketua DPRD Riau ini kepada GoRiau.com,Sabtu (25/7/2020).***