JAKARTA - Presiden Joko Widodo alias Jokowi dituding melakukan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) terkoordinasi pada pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Tudingan itu dilontarkan Tim Hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sidang perdana sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Dikutip dari Kompas.com, anggota Tim Hukum Ganjar-Mahfud, Annisa Ismail menyebutkan, penyalahgunaan kekuasaan terkoordinasi yang dilakukan Jokowi itu membuat perolehan suara pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming melesat.

"Dampak utama dari dilakukannya nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power terkoordinasi adalah melesatnya perolehan suara paslon 2 sehingga dapat memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran," kata Annisa.

Annisa menjelaskan, model penggunaan kekuasaan yang paling nyata adalah pembagian bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah yang menyasar masyarakat desa. Dalam praktiknya, program ini diatribuasikan kepada sosok pribadi Jokowi.

Menurut Annisa, ada tiga poin yang membuat program bansos diatribusikan kepada sosok pribadi Jokowi. Pertama, bansos yang diberikan secara spesifik menyasar masyarakat desa dengan memanfaatkan kepala desa. Dalam hal ini, kata Annisa, program bansos menjadi penghubung antara masyarakat dengan negara yang bisa secara efektif mempengaruhi preferensi pilihan masyarakat desa.

"Hal ini dibuktikan lebih lanjut melalui survei LSI pasca-Pilpres 2024," ujar Annisa.

Kedua, bansos diatribusikan kepada sosok Jokowi sebagaimana disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan maupun Ketua Umum Partai Golkar yang merangkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Pernyataan keduanya mengenai program bansos, Annisa menuturkan, seolah diafirmasikan dengan pembagian bansos langsung oleh Jokowi di berbagai lokasi di seluruh penjuru Indonesia.

Ketiga, pengatribusian Jokowi kepada pasangan Prabowo-Gibran dalam hal program bansos terbukti dari pernyataan Zulkifli Hasan yang menyebut program bansos berasal dari Jokowi dan karenanya perlu memilih Gibran selaku anak Jokowi.

Annisa juga menukil pernyataan Gibran sendiri yang pernah menyampaikan akan melanjutkan seluruh program Jokowi yang ada, termasuk program bansos.

"Dengan pengatribusian ini, maka terjadi penjangkaran di benak masyarakat bahwa paslon nomor 2 adalah pasangan yang dipilih oleh Presdien Joko Widodo," tegasnya.***