PANGKALAN KERINCI -Komisi III DPRD Kabupaten Pelalawan menggelar rapat evaluasi dengan mitra kerja dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) di ruang Komisi III DPRD Pelalawan, Selasa (13/7/2021).

Ketua Komisi III DPRD Pelalawan, Monang E Pasaribu, ST MM mengungkapkan, jika Dinas PUPR harus dapat bekerja menjalankan program lebih baik lagi.

Terkait rapat evaluasi program tahun 2021 ini, kata Monang, DPRD meminta agar pekerjaan yang belum dilelang segera untuk dilakukan lelang dan dalam pelaksanaannya agar dikontrol dengan baik.

"Artinya, anggaran kan sudah dibuat untuk konsultan pengawas dan konsultan pengawas agar melakukan pengawasannya, itu kan melekat. Seperti halnya pada konstruksi beton. Itu kita minta agar diawasi betul," papar politisi Demokrat.

Kemudian, lanjut Monang, soal program pembangunan drainase di Kota Pangkalan Kerinci yang rencana akan dilaksanakan pada tahun ini agar dapat segera digesa.

"Itu katanya sudah dilelang namun belum ada pemenangnya. Itu agar benar-benar diarahkan, jangan asal konsultan. Kita minta konsultan yang profesional dan agar diprosentasekan," ujarnya.

Sambungnya, seluruh program pembangungan agar dapat disinkronkan dengan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) sehingga dapat terintegrasi dengan perizinan.

"Dan itu kita minta dikaitkan dengan RDTR kita, sehingga terintegrasi dengan prizinan. Karena dengan perizinan ini kaitannya dengan PAD kita. Sehingga penataan kota tertata semua," tandas Monang, kepada GoRiau.com.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Pelalawan, Junaidi Purba, ST usai rapat menyampaikan, rapat kerja bersama Dinas PUPR untuk mengevaluasi kinerja dinas.

"Dengan adanya program gerak cepat (Gercep) pak bupati. Maka seluruh OPD harus benar-benar siap terutama Dinas PUPR yang mengemban tugas paling banyak pada pekerjaan fisik diseluruh kecamatan," jelasnya.

Politisi PPP ini berharap untuk pekerjaan yang masih dalam proses lelang maupun akan lelang agar lebih cepat, tepat dan efektif baik dari sisi kualitas maupun waktu pelaksanaannya.

"Jangan sampai terjadi gagal lelang maupun gagal pekerjaan sehingga tidak selesai. Adanya gagal lelang, putus kontrak tentu akan mengakibatkan kerugian di pemerintahan ini. Tentu harus ada kinerja yang baik dari dinas terkait," tukas Junaidi Purba.***