PEKANBARU – Rencana provinsi Riau untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) di seluruh kabupaten dan kota pada tahun 2023 semakin dekat dengan realita. Sebanyak tujuh kabupaten dan kota telah mencapai UHC per Juli 2023, dan lima lainnya diharapkan menyusul dalam waktu dekat.

Pemerintah Provinsi Riau, melalui Dinas Kesehatan, berupaya keras mempercepat pencapaian ini dengan menggelar rapat koordinasi (rakor) program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk kabupaten dan kota se-Provinsi Riau di Ska Co Ex Pekanbaru, Senin (31/07/2023).

"Semua kabupaten/kota akan kita selesaikan tahun ini. Akan menyusul, mudah-mudahan Kabupaten Kampar, Siak, Indragiri Hilir, Rokan Hulu dan Rohil," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Zainal Arifin, pada acara rakor tersebut.

Zainal Arifin juga menegaskan potensi optimalisasi kuota PBI APBN, kuota PBI APBD yang masih tersisa dan selisih kurang dari anggaran pajak rokok. Dia juga mendorong perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya dan keluarga mereka ke BPJS Kesehatan.

Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar, yang diwakili oleh Asisten I Setdaprov Riau Masrul Kasmy, mengungkapkan bahwa persentase kepesertaan JKN Provinsi Riau per 1 Juli 2023 mencapai 90,54 persen. Meskipun masih menduduki peringkat 30 dari 38 provinsi di Indonesia, ini menunjukkan peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya.

"Peringkat ini memang masih jauh, namun kita akan terus berupaya agar angka ini bisa naik," sebut Masrul Kasmy.

Dalam rakor tersebut juga diberikan penghargaan UHC kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dan piagam penghargaan penurunan prevalensi stunting kepada sembilan kabupaten/kota. Selain itu, dilakukan penandatanganan komitmen Riau UHC Tahun 2023 antara Gubernur Riau dan Bupati/Walikota se-Provinsi Riau.

Upaya ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemprov Riau dan Pemkab untuk memastikan semua penduduknya mendapatkan akses dan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dan Inpres Nomor 01 Tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan jaminan kesehatan nasional.

Turut hadir pada rakor tersebut Bupati Rokan Hulu Sukiman dan Pj Bupati Kampar Firdaus juga perwakilan kabupaten/kota lainnya serta tamu undangan lainnya. ***