JAKARTA - Puluhan tahun menunggu, desa-desa terisolir di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar, Riau akan menikmati jaringan listrik dan telekomunikasi.

Hal ini diketahui usai Bupati Kampar, Catur Sugeng Susanto menyaksikan langsung penandatanganan naskah amandemen kerjasama antara PT PLN (Persero) dengan Balai Besar KSDA Riau di Gedung Kementerian Lingkungan Hidup RI Jakarta, Selasa 19 November 2019.

Catur Sugeng Susanto kepada wartawan, Rabu (19/11/2019) mengaku bernafas lega setelah ada titik terang tersebut. Karena perjuangannya mengadakan pertemuan dengan Direktorat Jenderal KSDAE, Wiratmo dan PT PLN (Persero) beberapa waktu lalu di Yogyakarta yang kemudian ditindak-lanjuti oleh PT PLN bersama Balai Besar KSDA Provinsi Riau di Gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Jakarta, membuahkan hasil.

"Ini merupakan perjuangan panjang yang harus disyukuri karena berpuluh tahun warga kita menunggu jaringan listrik dan telekomunikasi. Jujur saya selaku Bupati Kampar merasa bernafas lega setelah ada titik terang," ujarnya.

Bupati Kampar ini juga menjelaskan, bahwa Naskah Amandemen berisi beberapa point penting. Antara lain melaksanakan penyusunan Rencana Pelaksanaan Program (RPP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam waktu tiga bulan sejak ditanda-tangani. Sementara pelaksanaan program berupa pembangunan jembatan untuk membuka akses jalan desa dalam wilayah hutan konservasi dan pembuatan kandang karantina hewan disegerakan pengerjaannya setelah RPP dan RKT selesai.

"Naskah Amandemen tidak semata bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Kampar. Akan tetapi berfaedah pula untuk masyarakat Provinsi Riau. Di Kampar sendiri, hanya terdapat sembilan desa terisolir di Kecamatan Kampar Kiri Hulu yang berada dalam kawasan hutan suaka margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling. Bukit ini telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan Melalui TGHK tahun 1986 sebagai kawasan suaka alam. Karena areal hutan di sekitarnya memiliki fungsi suaka margasatwa dan sumber mata air yang perlu dibina kelestariannya untuk kepentingan pengaturan tata air, pencegahan bahaya banjir, tanah longsor dan erosi.

''Dengan lahirnya kerjasama BBKSDA bersama PLN, maka elektrifikasi di Kabupaten Kampar pada akhir tahun 2019 akan mencapai 100 persen. Di luar itu melalui bantuan hibah jembatan gantung maka akan terjadi pula percepatan pembangunan jalur interpretasi di kawasan suaka margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling sepanjang 37 km,'' ungkap Catur Sugeng Susanto.

Lebih lanjut mantan anggota DPRD Kampar ini menyampaikan, bahwa hal ini sekaligus membuka akses jalan darat bagi kendaraan roda dua, listrik dan telekomunikasi. Desa-desa yang tadinya terisolir di kawasan hutan pun dapat merasakan kemerdekaan akibat sentuhan pembangunan. Amandemen juga menyepakati perluasan perjanjian kerjasama yang meliputi seluruh kawasan hutan di Propinsi Riau sehingga seluruh program pembangunan terkait kehutanan dapat berjalan lancar sesuai aturan.

Dengan amandemen PLN dapat melakukan pemasangan tiang listrik JTM dalam kawasan hutan. Juga membangun fasilitas pendukung lain seperti jembatan gantung di tahun 2020.

''Kedepan fasilitas komunikasi akan saya perjuangkan dengan menyurati provider PT Telkomsel supaya membangun BTS di daerah terisolir sehingga jaringan telekomunikasi di kawasan hutan bisa dinikmati masyarakat,'' tambah Catur Sugeng.

Penandatangan amandemen ini juga disaksikan oleh Hendry Setijabudi selaku General Manager PT PLN Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah, Binara Nainggolan (Vice Presiden Konstruksi Jaringan Regional Sumatera) dan Agustian (Senior Manager Perencanaan PT PLN Unit Induk Wilayah Riau dan Kepri). Serta Direktur Jenderal KSDAE Ir Wiratno MSc, Kepala BBKSDA Propinsi Riau Suharyono SH, MSi, MHum.

Sementara itu Bupati Kampar saat menyaksikan penandatanganan ini didampingi Wakil Ketua DPRD Kampar Repol SAg dan Asisten Bidang Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar Ir Azwan MSi, Bupati Kampar mengaku gembira dengan naskah amandemen. ***