PEKANBARU, GORIAU.COM - Isu 'uang pelicin' jelang mutasi besar-besaran yang akan dilakukan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau (Gubri), H Arsyadjuliandi Rachman di penghujung tahun ini mulai menyeruak.

Sejumlah pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dikabarkan telah menyiapkan 'uang pelicin' untuk mengamankan dan mencari posisi aman.

Banyak pihak yang diduga 'bermain' dalam kondisi ini. Isu terkait dijatuhkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau. Menyusul tim sukses Pilgubri waktu lalu dan ada juga dari kalangan dewan.

Kepala BKD Riau, M Guntur, menegaskan, pihaknya akan menindak tegas kepada pejabat yang melakukan itu. Jika memang bersifat administrasi, akan disanksi dengan aturan yang ada.

"Sementara jika itu sudah ke pidana, kita akan limpahkan ke pihak berwajib," tegas mantan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Riau ini.

Begitu juga terhadap bawahannya di lingkungan BKD Riau, Guntur mengaku akan melakukan hal yang sama. "Kita berupaya memperbaiki birokrasi yang sudah sulit ini," ujarnya.

Dijelaskan Guntur, dalam penempatan jabatan dan struktural, ada mekanisme yang harus dilewati. Ada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), kemudian Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Menurutnya, Riau sudah cukup malu dengan birokrasi yang sulit ini. "Itu yang akan kita perbaiki, dan Pak Plt (Andi Rachman, red) menginginkan birokrasi yang bersih," tandas Guntur.***