SELATPANJANG - Pihak Kecamatan Pulau Merbau menggelar musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), Jumat (23/2/2018). Kegiatan tahunan tersebut digelar di gedung badminton Desa Semukut.

Camat Pulau Merbau M Nazar mengatakan, ada beberapa prioritas pembangunan yang mereka usulkan dalam rangka mempercepat pembangunan di wilayahnya. Diantaranya pembangunan kantor camat, pembangunan jalan, masalah abrasi, kesehatan, pendidikan, hingga pertanian.

Disampaikan mantan Kabag Kesra Setdakab Kepulauan Meranti ini, kantor camat rencananya dibangun di Desa Renak Dungun. Sejak berdiri 8 tahun silam, Kecamatan Pulau Merbau sama sekali belum memiliki kantor yang representatif.

Selain itu, usulan prioritas pembangunan selanjutnya masalah sarana prasarana jalan. Dimana, ada sekitar 21 KM jalan yang menjadi urat nadi aktifitas masyarakat perlu dibangun dan ditingkatkan.

Dan yang tak kalah penting adalah usulan untuk mengatasi abrasi yang hingga saat ini telah mencapai 10 KM. Selanjutnya usulan pelayanan kesehatan secara prima.

Sementara usulan bidang pertanian dan perkebunan, kata Nazar bisa dipusatkan di Desa Renak Dungun. Sebab, di sana memang sebagai penghasil padi.

"Kami juga berharap adanya pengadaan fasilitas pendukung MTQ kabupaten. Dimana, Kecamatan Pulau Merbau ditunjuk sebagai tuan rumah untuk tahun ini," ujar M Nazar.

Di tempat yang sama, wakil Bupati Kepulauan Meranti H Said Hasyim mengharapkan melalui Musrenbang itu dapat melahirkan usulan program pembangunan yang lebih berkualitas. Agar, setiap uang yang ada dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat khususnya masyarakat Pulau Merbau.

Dalam Musrenbang kali ini, Said Hasyim berharap tidak ada lagi masyarakat yang tidak puas terhadap usulan pembangunan yang akan dijalankan. Melalui forum itu pula ia meminta Kades dan Camat sebagai perpanjangan lidah masyarakat untuk menyampaikan kondisi real yang terjadi.

"Sebagai penyambung lidah masyarakat, kepala desa harus mampu melihat apa yang dibutuhkan masyarakat untuk diusulkan dalam Musrenbang," kata Said Hasyim.

Seperti diketahui data-data usulan pembangunan tersebut akan menjadi bahan bagi SKPD untuk menyusun program pembangunan yang real. Usulan pembangunan itu bukan saja menggunakan anggaran kabupaten, tetapi juga provinsi dan APBN.

"Jika kita tidak punya program yang didukung dengan data-data yang nyata dan jelas, tentu dana itu tidak akan dapat," pungkasnya. ***