PEKANBARU - Aksi pemberian kartu kuning seperti yang dilakukan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Zaadit Taqwa kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), kini dicontoh oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di depan DPRD Riau, Rabu, (7/1/2018). Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes kepada Jokowi, terkait rencana pemerintah pusat yang akan melakukan impor beras sebanyak 500.000 ton dari Vietnam dan Thailand.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa berpendapat bahwa rencana impor beras itu berdekatan dengan waktu musim panen raya nasional pada Februari - Maret 2018, sehingga keputusan itu tidak tepat sasaran. Atas pertimbangan tersebut, HMI menuntut pihak DPRD Riau untuk menyampaikan aspirasi mereka yang diantaranya menolak tegas rencana impor beras yang dianggap merugikan masyarakat.

"Kenapa kita selalu mengimpor beras, padahal sebagian besar mata pencaharian rakyat Indonesia adalah bertani? Apa kita tidak kasihan dengan petani, mereka harus bersaing dengan produk luar, mereka sudah letih menanam padi, dan harus tergeser dengan produk luar," ujar Ketua Umum HMI Rizky Amir.

Untuk itu, HMI juga meminta DPRD Riau mempertanyakan kepada pemerintah pusat terkait tujuan serta urgensi apa yang mengharuskan impor beras, serta mengecam ketidaksinkronan data yang dianggap 'membodohi' masyarakat. Selain itu, HMI pun menyatakan jika impor beras tetap dilakukan oleh pemerintah pusat, maka pihaknya menuntut DPRD Riau untuk hanya membeli beras dari petani-petani di Indonesia.

Sambil menyatakan tuntutannya, peserta orasi yang mencapai belasan orang itu, mengacungkan tangan mengangkat kartu merah diiringi teriakan dan yel-yel mahasiswa. Tidak lupa, mereka pun kembali mengangkat isu kenaikan harga pertalite yang dianggap beriringan dengan kenaikan harga pada umumnya.

Aksi itu sendiri ditemui oleh anggota dewan, diantaranya Sekretaris Komisi II DPRD Riau Mansyur, Anggota Komisi III Suhardiman Amby, dan Anggota Komisi III Adrian. Mewakili DPRD Riau, Mansyur berusaha memberikan penjelasan kepada HMI terkait tuntutan-tuntutan mahasiswa.

"Kami akan menjadikan aspirasi mahasiswa ini sebagai perjuangan kami, terkait ketidaksinkronan data seperti yang telah disebutkan, itu akan kami jadikan catatan untuk selanjutnya dibahas dalam dewan," ujar Mansyur.

Sementra itu, Suhardiman Amby yang sebelumnya juga telah mengadakan Hearing dalam Komisi III bersama gabungan mahasiswa di Riau menjelaskan bahwa masalah Pertalite sebelumnya telah mendapat kesepakatan. Menurutnya, badan pansus untuk mengatasi Perda tentang kenaikan pertalite yang disebabkan tinginya pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang capai 10 persen itu akan dibentuk dalam dua bulan kedepan.

"Untuk masalah Pertalite, kita sudah pernah hearing dengan Mahasiswa yang terdiri dari beberapa universitasa, membicarakan hal tersebut. Jadi mari kita tunggu bersama, biarkan DPRD bekerja dan adik-adik mengkawal kita untuk menghasilkan kinerja yang baik dalam mensejahterakan Riau ini," tuturnya. ***