SIAK SRI INDRAPURA, GORIAU.COM - Sejumlah fraksi di DPRD Siak, diantaranya PAN Plus, Gerindra dan Fraksi DPKS mengkritisi program pendidikan di Kabupaten Siak yang masih banyak tidak terealisasi.

 Menjawab kritikan tersebut, dalam rapat paripurna DPRD Siak Selasa (7/4/15) sore, Wakil Bupati Drs H Alfedri MSi mengatakan, program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun pada kegiatan pengadaan buku dan alat-alat tulis memang hanya teralisasi 13,15 persen.

 Namun hal itu dikarenakan pada tahun pembelajaran 2014/2015 yang direncanakan, akan diberlakukan kurikulum 2013 secara menyeluruh untuk semua jenjang pendidikan. Namun setelah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor160 Tahun 2014 menjelaskan bahwa sekolah yang telah melaksanakan kurikulum 2013 selama 3 semester dapat melanjutkan kurikulum 2014. Sedangkan yang masih satu semester kembali menggunakan kurikulum 2006.

 "Oleh karena itu pengadaan buku tahun 2014 hanya diperuntukkan kepada sekolah sasaran yang melaksanakan kurikulum 2013," terangnya.

 Alfedri menambahkan, untuk kegiatan olimpiade olahraga siswa yang terealisasi 11,34 persen, disebabkan adanya beberapa cabang lomba yang dilaksanakan ditingkat provinsi serta sebagian besar dananya telah dibiayai oleh pemerintah Provinsi Riau.

 "Sedangkan untuk progam peningkatan mutu pendidikan, sebagian besar dananya dialokasikan untuk pembayaran honorium instruktur yang dibayarkan sesuai dengan total jam kerjanya," jelas Wabup.(nal)