PEKANBARU - Masalah pendidikan, menjadi catatan fraksi gabungan Gerindra-Sejahtera, dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Riau tahun 2018, Senin (17/6/2019).

Juru bicara fraksi Gerindra-Sejahtera, Markarius Anwar menyebutkan, bahwa masih ada target-target Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang belum tercapai. Salah satunya ialah dibidang pendidikan.

Fraksi gabungan yang dipimpin oleh Husni Tamrin tersebut, menyoroti masih banyaknya pungutan-pungutan yang berkedok uang komite di sejumlah sekolah. Padahal, pendidikan gratis merupakan salah satu program yang ingin diterapkan di Provinsi Riau.

"Masih banyak pungutan-pungutan di sekolah. Untuk itu, kita berharap agar Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar untuk mengusulkan di APBD perubahan agar tidak ada lagi pungutan seperti ini," sebut Markarius.

Selain pungutan, masalah lain yang masih menghantui dunia pendidikan Bumi Lancang Kuning ialah kurangnya perhatian pemerintah terhadap gaji tenaga pengajar, baik honorer maupun yang berstatus

"Masih permasalahan gani tenaga pengajar yang menjadi kewenangan provinsi yang belum maksimal. Inilah yang menjadi bahan evaluasi," sebutnya lagi.

Sebelumnya, Gubri Syamsuar, mengakui masih banyak mendapatkan laporan terkait adanya pungutan uang komite di sekolah.

Pungutan uang komite, juga dikekuhkan oleh orang tua atau wali siswa, karena jumlahnya yang tidak sedikit.***