SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berencana memulai tahun ajaran baru bulan Juli 2020, sementara kasus positif Covid-19 di Provinsi Riau masih terus bertambah. Untuk itu ada anjuran agar pemerintah untuk menunda masuk sekolah.

Hal itu terungkap dalam rapat melalui Teleconfrence antara Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar dengan bupati dan walikota se-kabupaten/kota di Provinsi Riau untuk membahas ledakan kasus Covid-19 yang terjadi di Riau saat ini, Senin malam (22/6/2020) kemarin.

Hadir mendampingi Gubernur, wakil gubernur, Edy Natar, Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, Pakar Epidemologi Riau dr. Wildan Asfan Hasibuan serta kepala dinas terkait.

Sementara itu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti dihadiri Asisten I Setdakab, Syamsuddin SH MH, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Taufiq Lukman Nurhidayat, Kadiskes Kepulauan Meranti dr Misri Hasanto, Danramil Selatpanjang, Lakatang, Direktur RSUD Meranti, dr Ria Sari dan beberapa pejabat lainnya.

Dalam laporannya ke Gubri, Asisten I itu juga mengatakan Kabupaten Kepulauan Meranti tengah bersiap menuju New Normal, meski begitu berdasarkan hasil kesepakatan rapat Tim Gugus Tugas Covid-19 bersama Forkopimda dan dinas terkait, khusus untuk tempat hiburan tertutup seperti Karaoke, Pub, SPA dan usaha sejenis belum diperbolehkan buka, salah satu alasan karena sulitnya pengawasan jumlah dan aktifitas tamu.

Sementara itu untuk fasilitas umum lainnya seperti sekolah SD maupun SMP direncanakan akan dibuka mulai tanggal 13 Juli mendatang.

"Saat ini sebelum melakukan New Normal kita tengah menjalankan beberapa tahapan, namun khusus untuk Karaoke, SPA berdasarkan kesepakatan hasil rapat belum boleh buka. Dan untuk sekolah akan direncanakan akan dibuka pada pertengahan Juli mendatang," kata Syamsudin.

Mantan Kepala Dinas Perikanan itu juga melaporkan jika saat ini ada satu pasien yang diisolasi di RSUD. Dimana pasien tersebut mempunyai kontak erat dengan salah seorang PDP yang berasal dari Pekanbaru yang merupakan cluster BRI yang menginap disalah satu hotel di Selatpanjang.

Belakang diketahui PDP berinisial DH tersebut ditetapkan positif saat diperiksa ketika melakukan perjalanan ke Kota Batam.

Berdasarkan hasil tracing yang dilakukan Tim Gugus Tugas, saat ini juga sudah dilakukan rapid tes terhadap 7 orang karyawan hotel dan hasilnya non reaktif. Namun semuanya sudah dilakukan uji Swab dan tinggal menunggu hasil.

Menanggapi hal tersebut, Gubri sangat mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemkab Kepulauan Meranti dalam mencegah penyebaran Covid-19, salah satunya dengan mengambil langkah cepat dan tepat melakukan tracing terhadap orang-orang yang sempat melakukan kontak dengan warga Positif Covid-19 asal Pekanbaru.

Dan satu hal yang menjadi perhatian Gubernur adalah soal rencana Pemkab Kepulauan Meranti yang akan membuka kembali sekolah untuk pembelajaran tatap muka pada 13 Juli 2020 mendatang.

Menurut Gubri hal itu harus dicermati secara hati-hati agar tidak terjadi penyebaran kasus Covid-19 di Kepulauan Meranti dan Gubri menyarankan kepada Pemkab untuk menunda dulu rencana tersebut.

"Saya kira jangan dulu sekolah dibuka karena anak-anak paling rentan terpapar dan menularkan Virus Covid-19, seperti yang terjadi di China dan Korsel padahal secara penanganan mereka jauh lebih baik," ungkap Samsuar.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kepulauan Meranti, Drs Nuriman Khair mengatakan pihaknya tetap menunggu keputusan Bupati sebagai ketua Tim Gugus Tugas Covid-19 Kepulauan Meranti untuk menetapkan daerah tersebut sebagai zona hijau.

"Sesuai dengan surat edaran menteri, sekolah yang boleh menerapkan pembelajaran tatap muka itu adalah sekolah yang berada di zona hijau, sedangkan ditempat kita masih zona kuning dan itu tidak bisa dilakukan. Tapi kalau mau dilaksanakan juga tergantung bupati selaku ketua tim gugus tugas, dan harus ada surat keputusan yang menetapkan Kepulauan Meranti zona hijau. Jika tidak ada keputusan itu kami tak berani," kata Nuriman.

Sementara itu Disdikbud juga telah menyusun draft protokol kesehatan yang nantinya akan berlaku apabila proses belajar tatap muka kembali dilakukan.

"Jika memang sekolah tetap dibuka kita sudah susun SOP nya. Dimana ada beberapa peraturan yang harus diterapkan sekolah. Dimana SMP yang kita terapkan dulu, dua bulan berikutnya baru SD yang kita laksanakan pembelajaran tatap mukanya," pungkasnya.***