SELATPANJANG - Wakil Bupati Kepulauan Meranti Drs H Said Hasyim, meninjau pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) ke sejumlah sekolah di Kota Sagu, Selasa (10/4/2018).

"Ujian Nasional di Meranti berjalan aman dan lancar, tidak ada satupun masalah yang dihadapi," kata Said Hasyim.

Waktu peninjauan UNBK itu, Said Hasyim didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan H Rosdaner.

Adapun sekolah yang didatangi Said Hasyim dan rombongan adalah SMAN 3 Tebingtinggi, SMA N 2 Selatpanjang, dan SMA N 1 Tebingtinggi.

Berdasarkan data yang dirilis Humas Setdakab Kepulauan Meranti, UNBK di Kota Sagu diikuti sebanyak 263 siswa SMA sederajat. Satu diantaranya tidak ikut, (wanita) karena memilih untuk menikah.

Sebanyak 154 siswa di SMAN I Tanjungsamak karena keterbatasan fasilitas diketahui tidak dapat melaksanakan UNBK. Namun begitu UN tetap berjalan dengan menggunakan lembar kertas atau manual.

"Seperti kita lihat tidak ada kendala, berjalan dengan lancar. Baik bagi sekolah yang melaksanakan sendiri maupun siswa yang menumpang," ucapnya lagi.

Diakui Said Hasyim, dalam rangka mensukseskan program Nasional UNBK itu, Kabupaten Kepulauan Meranti meminta para siswa yang belum memiliki fasilitas pendukung pelaksanaan UNBK seperti tak memiliki perangkat komputer, jaringan internet dan keterbatasan listrik, untuk menumpang di sekolah yang berada di Selatpanjang. Konsekwensinya para siswa harus mengeluarkan dana ekstra untuk transportasi, penginapan dan makan.

Meski diakui oleh beberapa wali murid cukup memberatkan namun Said Hasyim menegaskan hal itu terpaksa dilakukan dalam rangka mensukseskan program Nasional UNBK.

"Jika tidak kita laksanakan maka kita akan terus tertinggal. Hal ini diwajibkan oleh Pemerintah Pusat disamping untuk pemetaan kualitas pendidikan juga untuk mengukur sejauh mana keberhasilan serta ketersediaan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah sekolah di Indonesia," jelas Said Hasyim.

Kedepan, ia berharap hal itu tidak terjadi lagi. Pemda Meranti akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidian Provinsi Riau untuk mengadakan fasilitas pendukung UNBK. Pemerintah Provinsi dilibatkan karena sesuai dengan peraturan pengelolaan pendidikan tingkat SMA sederajat sejak beberapa tahun lalu telah menjadi kewenangan dari Pemerintah Provinsi. (rls)