TELUKKUANTAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuantan Singingi (Kuansing), Riau meminta Bupati Kuansing segera mengangkat pegawai honorer yang dirumahkan pada akhir 2016 silam. Sebab, pengangkatan honorer merupakan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif yang tertuang dalam APBD 2017.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD Kuansing Musliadi, SAg kepada GoRiau.com, Kamis (3/8/2017) pagi.

"Bupati jangan main-main. Angkat saja honorer sesuai dengan kesepakatan saat pembahasan APBD," ujar politisi yang akrab disapa Cak Mus ini. Hal itu ia sampaikan menyusul pernyataan Plt Sekda Kuansing Muharlius yang akan merevisi anggaran hononerer. Dimana, anggaran tersebut akan diberikan kepada setiap OPD.

Sebab, Muharlius menilai tak ada kewenangan bupati untuk mengangkat honorer. Oleh karena itu, OPD akan diberikan kewenangan untuk mengangkat homorer.

"Saya pikir, Plt Sekda ini keliru dalam memahami aturan. Selama ini bupati yang meng-SK-kan honorer, tak ada masalah. Sekarang kok malah dibilang tak ada kewenangan dan malah dilimpahkan ke OPD? Kalau begini, bupati saja yang punya kewenangan luas tak bisa, apalagi Kepala OPD yang kewenangannya terbatas," papar Cak Mus.

Menurut Cak Mus, pengangkatan honorer berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Apalagi, sudah ada yang bekerja belasan tahun dan mereka berpeluang untuk diangkat sebagai PNS.

"Sekarang muncul pernyataan bahwa eksekutif minta persetujuan DPRD untuk merevisi anggaran honorer. DPRD ini bukan orang bongak. Bukan tukang stempel. Penganggaran honorer ini kan sudah melalui kajian, bukan muncul begitu saja," terang Cak Mus dengan nada geram.

Ia menilai, pernyataan Plt Sekda merupakan pernytaan cuci tangan. Sebab, terlalu banyak orang yang dijanjikan untuk diangkat sebagai honorer. Karena itu, Cak Mus menilai pemerintah segera memperlambat pengangkatannya.

"Sudahlah, jalankan saja APBD tersebut. Jangan sampai honorer kita ini kehilangan kesabaran. Jika itu terjadi, maka sangat berbahaya," kata Cak Mus.

"Intinya, pihak eksekutif jangan lempar batu sembunyi tangan. Itu namanya tak bertanggungjawab dan sangat tidak tepat," pungkas Cak Mus.***